Pemilu 2019
Polri Jamin Keamanan Saat Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Pada 22 Mei 2019
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menjamin situasi keamanan dan ketertiban nasiona pada 22 Mei 2019.
Atas hal tersebut, Wiranto, menyikapi berbagai ancaman yang berpotensi terjadinya konflik dengan aparat keamanan.
Baca: Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Pendaftaran dan Pelaporan Lembaga Survei Quick Count
"Mengenai ancaman ada rencana menduduki dan bakal terjadi konflik dengan aparat keamanan. Saya perintahkan polisi dan tentara senapan simpan dulu. Pakai pentungan saja. Itupun kalau tidak perlu enggak usah," ucap Wiranto saat memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).
Tidak hanya itu, Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husnah khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019 nanti untuk mendinginkan suasana.
"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak papa yang penting bisa rangkul-rangkulan jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik disana," tuturnya.
Baca: Rembuk Nasional Aktivis 98 Tetap Akan Menginap di KPU Meski Tidak Kantongi Izin dari Polisi
Diketahui, Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demo di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Pasukan ini pertama kali dibentuk saat mengamankan Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 silam.
Bukannya menenteng senjata, pasukan yang adalah anggota Brimob ini justru melengkapi diri dengan sorban dan peci putih.
Sekilas penampilan mereka mirip tokoh agama.
Baca: Wanita Penyebar Video Ancaman Penggal Jokowi Jadi Tersangka: Pesan Hingga Penjelasan Polisi
Tim ini terdiri dari anggota Brimob pilihan dari berbagai daerah.
Syarat menjadi anggota Asmaul Husna adalah hafal Asmaul Husna.
Mereka juga dituntut memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu berzikir.
Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut solat serta berzikir bersama.
Rembuk Nasional Aktivis akan tetap turun
orum Alumni Rembuk Nasional Aktivis 98 masih menunggu izin dari pihak kepolisian untuk menginap dalam mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Namun, menurut Ketua Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis 98, Sayed Junaidi Rizaldi pihaknya tetap akan turun meski tidak mendapatkan izin.
"Kami akan tetap menggerakan 5.000 aktivis 98 untuk menjaga dan mengawal KPU RI dari tindakan inkonstitusional dari para pihak yang hendak melemahkan dan mendelegitimasi KPU RI yang telah bekerja sesuai amanat konstitusi," ujar Sayed saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/2019).
Baca: Kondisi Ratu Tisha Usai Jadi Korban Kericuhan di Laga PSS Sleman Kontra Arema FC
Aksi ini direncakana melibatkan 5.000 aktivis 98 yang datang dari 34 provinsi se-Indonesia.