TKN Sindir Anies Baswedan Tak Bisa Bedakan Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily angkat bicara terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut tak pernah tangkap orang yang mengkritik.

Menurut Ace, Anies sebagai seorang pemimpin, seharusnya dapat membedakan mana kritik, mana fitnah dan mana ujaran kebencian.

"Dalam negara demokrasi manapun, kritik itu jelas beda dengan fitnah dan ujaran kebecian," kata Ace Hasan kepada Wartawan di Jakarta, Senin (27/5/2019).

Baca: Gubernur Anies Baswedan: Saya Tidak Pernah Menangkap Orang yang Kritik Saya

Baca: Diduga Terlibat Kerusuhan 22 Mei, Polisi Jemput Seorang Pimpinan Pondok Pesantren di Cianjur

Politisi Golkar ini yakin, Presiden Jokowi sangat terbuka dengan kritik.

Tentu, kata Ace, kritik yang substantif jelas menyehatkan demokrasi karena akan bisa menjadi suplemen untuk perbaiki kebijakan.

"Menjadi oposisi yang baik juga seharusnya belajar menyampaikan kritik dengan etika. Karena menyampaikan kritik tidak harus dengan kasar dan menghujat," jelas Ace.

Ia pun menegaskan, sial kewenangan menangkap itu merupakan ranah penegak hukum.

Sehingga, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemerintah.

"Tidak mungkin penegak hukum menangkap seseorang kalau memang tidak cukup bukti," ucap Ace.

Baca: Operasi Rahasia di Balik Rusuh 22 Mei

Ace pun menyayangkan penyataan Anies yang tak bisa membedakan antara kritik dan tindakan kriminal berupa fitnah dan hujatan.

"Oposisi yang tidak bisa membedakan antara kritik dan tindakan kriminal jelas oposisi enteng-entengan," ungkap Ace.

"Pemimpin yang tidak bisa bedakan antara kritik dan ujaran kebencian bisa diindikasi dia sedang tebar pesona," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa ia tidak pernah menangkap orang yang melontarkan kritik kepadanya.

Hal itu diutarakan Anies saat menghadiri acara di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu petang, (26/5/2019).

"Saya gak pernah menangkap orang yang mengkritik saya, sama sekali," kata Anies.

Pernyataan Anies tersebut keluar saat ditanya soal adanya petisi yang meminta Presiden Jokowi dan Mendagri mencopotnya sebagai gubernur.

Anies mengatakan bahwa petisi tersebut muncul 2 bulan lalu. Menurutnya setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya.

"Setiap warga negara berhak menyampaikan pandangannya, tidak ada larangan sama sekali,"katanya.

Menurutnya tidak ada larangan di Indonesia untuk menyampaikan pendapat atau pandangan suatu permasalahan. Sehingga seorang pejabat publik, harus siap dikritik bahkan dicaci.

"Harus mau dikritik harus bahkan dicaci makipun harus biasa-biasa saja," katanya.

Menurut Anies bila berada di wilayah publik, maka seorang pejabat tidak boleh hanya ingin dipuji saja. Melainkan harus siap dikritik dan dicaci.

"Diminta turun-naik (jabatan), karena itu prinsipnya sama. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang," katanya.