Pilpres 2019

Makin Sulit Dinyatakan Adanya Pelanggaran TSM Ketika Hanya BPN Bermodalkan 51 Alat Bukti

Karena untuk pembuktian adanya pelanggaran TSM, tentu saja membutuhkan kuantitas pelanggaran yang tidak sedikit.

Makin Sulit Dinyatakan Adanya Pelanggaran TSM Ketika Hanya BPN Bermodalkan 51 Alat Bukti
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Makin sulit membuktikan tudingan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai adanya kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) yang diduga Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) hanya dengan 51 bukti yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Selasa (28/5/2019).

Karena untuk pembuktian adanya pelanggaran TSM, tentu saja membutuhkan kuantitas pelanggaran yang tidak sedikit.

Apalagi selisih suara antara pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah 16 juta lebih.

"Jika yang diungkapkan hanya puluhan kasus misalnya, rasanya masih jauh dari kemungkinan bisa disebut terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Tentunya makin sulit dinyatakan adanya pelanggaran TSM," ujar Ray Rangkuti.

4 Fakta Kubu Prabowo Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 ke MK
4 Fakta Kubu Prabowo Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 ke MK (Kolase Tribunnews.com/ Kompas.com/ Erdianto/ Antara/ Hafidz Mubarak)

Jika membaca dalil permohonan tim BPN, lebih lanjut ia menjelaskan, tampaknya mereka lebih banyak menyasar pada dugaan adanya pelanggaran yang bersifat TSM.

Dalam bahasa lain menyoal kualitas jurdil pelaksanaan pilpres lalu. Oleh karena itu, pihak BPN banyak mengemukakan berbagai data terkait pelanggaran tahapan dan berhubungan dengan hal itu.

Baca: Sudah Lama Dipantau, Mustofa Pernah Dipanggil Terkait Penyebaran Konten Negatif

Karena yang disasar adalah dugaan adanya pelanggaran TSM itu, maka dia melihat, BPN seperti kurang mengemukakan dalil pembuktian suara yang hilang atau sejenisnya yang mengakibatkan adanya kerugian di pihak 02.

Dalam bahasa lain, pihak BPN tidak sedang menguji kuantitas perolehan suara tapi kualitas pelaksanaannya.

"Itulah mengapa lebih banyak peristiwa yang disodorkan dalam berbagai bentuk laporan media online atau bisa jadi kesaksian orang perorang," jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved