Kamanhub Batalkan Larangan Diskon Tarif Ojek Online

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) batalkan larangan penerapan diskon atau tarif promo bagi ojek online (ojol).

Kamanhub Batalkan Larangan Diskon Tarif Ojek Online
Dennis Destryawan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi beserta jajaran saat menggelar konferensi pers mengenai aturan tarif ojek online di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019) 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) batalkan larangan penerapan diskon atau tarif promo bagi ojek online (ojol).

Untuk permasalahan diskon tarif ojek online Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan pihaknya menyerahkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Budi menjelaskan, aplikator boleh menerapkan promo atau diskon tarif ojek online.

Namun, diskon tersebut tak boleh melanggar ketentuan tarif batas atas dan bawah yang telah diatur Kemenhub.

“Sementara saya belum ada (rencana mengatur diskon tarif ojek online), tetapi semuanya itu kita kembalikan kepada KPPU," ujar Budi di Kemenhub, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

“Sebenarnya itu maksudnya promosi yang berdampak nanti adalah predatory pricing. Itu yang Pak Menteri (Perhubungan) sampaikan. Aturannya enggak ada, itu aturan sudah ada dalam UU perlindungan usaha di KPPU,” kata Budi.

Baca: Kementerian Perhubungan Tak Akan Turunkan Tarif Ojek “Online”

Baca: Cegah Predatory Pricing, YLKI Dukung Kemenhub Batasi Diskon Ojek Online

Baca: Bahas Aturan Main Diskon Ojek Online, Kemenhub Libatkan KPPU

Sebelumnya, Budi Setiyadi mengungkapkan, Kemenhub tengah mematangkan regulasi melalui Peraturan Menteri (Permen) mengenai aturan pemberian diskon atau promo bagi transportasi online.

Ia menyebutkan, diskon besar-besaran yang diberlakukan pada transportasi online justru mematikan dua aplikator Gojek dan Grab.

"Karena kalau diskon ini cenderung jor-joran (gila-gilaan) bukan untuk marketing, itu akan mematikan di antara dua ini, yang saling ingin ada persaingan yang tidak sehat," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Budi menekankan, yang diatur hanya soal promo atau diskon saja.

Halaman
12
Editor: Fitriana Andriyani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved