PDIP Nilai Tidak Perlu Ada Pembagian Kekuasaan dengan Oposisi

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai tidak perlu adanya pembagian kekuasaan (power sharing) dengan partai oposisi dalam rangka rekonsiliasi pasca Pemilu Presiden 2019.

Menurutnya apabila ada pembagian kekuasaan maka tidak akan ada ruang menjadi penyeimbang atau pengoreksi pemerintah.

“Siapa yang akan jadi partai penyeimbang di luar? Kami PDIP ini sudah pernah menjadi partai yang di luar pemerintahan 10 tahun dan kami merasakan betul manfaat jadi partai penyeimbang di luar pemerintahan itu penting,” kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2018).

Baca: Respons KPK Sikapi Keluhan Romahurmuziy Soal Fasilitas Rutan: Jika Ingin Hidup Bebas Jangan Korupsi

Baca: Polda Metro Jaya: Pemeriksaan Novel Baswedan Hari Ini Bukan Bentuk Formalitas Penyidik

Baca: Ciputra, Bukit Jaya, hingga Tokopedia Pasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Keberadaan oposisi dalam sebuah pemerintahan demokrasi menjadi sangat penting.

Keberadaan oposisi dapat menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat.

“Penting buat pendidikan politik bagi masyarakat. Karena toh kita kan harus tanggung jawab dengan konstituensi kita juga. Yang melihat bahwa kita selama pemilu kan berbeda pendapat,” tuturnya.

Selain itu, bila kemudian tidak ada oposisi maka masyarakat akan melihat bahwa politik selama ini hanya bertujuan pragmatris.

Pertarungan politik akan dinilai hanya sebagai perebutan kekuasaan saja.

“Kalau tidak konstituen kita melihat, hanya karena kekuasaan lalu kau mengorbankan kemudian apa-apa yang kau pikirkan sebelumnya. Itu kan engga bagus juga untuk pembelajaran politik. Apa artinya selama kampanye kita berbeda pendapat dan berdialog berdiksusi beda pendapat dalam melihat persoalan?” katanya.