Kasus Bank Century

Usut Kasus Century, KPK Panggil Penyidik Lama

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil penyidik lama untuk mengusut kembali kasus korupsi Bank Century.

Usut Kasus Century, KPK Panggil Penyidik Lama
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan terkait penetapan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2019). KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka sebagai tersangka terkait hasil pengembangan kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Penyelidikan ini dilakukan untuk membidik pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus Century.

Dalam putusan Budi Mulya di tingkat kasasi disebutkan Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI di antaranya Boediono selaku Gubernur BI dan Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI.

Kemudian, Siti Chalimah Fadjrijah (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, dan Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang V Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang VIII Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI.

Ada juga nama pemilik Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

KPK juga sedang berupaya merampungkan kasus dugaan suap pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia (Persero) periode 2004-2015 yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi sekaligus beneficial owner Connaught International Pte. Ltd Soetikno Soedarjo.

Tak hanya itu, menurut Saut, pihaknya juga sedang mempelajari kasus di Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Baca: Ditanya Pembatasan Saksi, Ahli 01: Bukan Kuantitas Melainkan Kualitas

Namun, Saut belum menyebut secara rinci mengenai kasus terkait anak perusahaan PT Pertamina yang sudah dibubarkan pemerintah pada 2015 tersebut.

"Bahkan Petral juga kan. Kamu sudah lupa tuh. Kita lagi pelajari juga," ujar Saut.

KPK telah menerima audit forensik dari PT Peramina sejak November 2015 perihal kasus di Petral tersebut. Audit terhadap Petral itu dilakukan oleh perusahaan audit asal Australia, Kordamentha dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyerahan audit tersebut dilakukan untuk melihat potensi pelanggaran hukum di dalam pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) impor yang dilakukan Petral dan anak usaha Pertamina Energy Service Pty Ltd (PES) dan Zambesi Ltd pada periode 2012-2015.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved