Suap Proyek PLTU Riau 1

Sofyan Basir Ajukan Nota Keberatan Terhadap Dakwaan Jaksa KPK

Tim penasihat hukum menyebut dakwaan JPU pada KPK itu disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Sofyan Basir Ajukan Nota Keberatan Terhadap Dakwaan Jaksa KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Tersangka Direktur Utama PLN nonaktif Sofyan Basir berjalan meninggalkan gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Rabu (29/5/2019). Sofyan Basir diperiksa sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo, untuk memuluskan kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan Independen Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU-MT) Riau-1. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa Sofyan Basir mengajukan nota keberatan atau ekspesi terhadap surat dakwaan kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK.

Tim penasihat hukum Sofyan Basir membacakan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Senin (24/6/2019).

Pembacaan eksepsi itu dibacakan setelah JPU pada KPK membacakan surat dakwaan.

"Kami serahkan semua kepada penasihat hukum," kata Sofyan Basir, menjawab pertanyaan dari majelis hakim mengenai pengajuan ekspesi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Senin (24/6/2019).

Sementara itu, Soesilo Aribowo, selaku penasihat hukum Sofyan Basir, mengambil kesempatan mengajukan ekspesi.

Eksepsi itu sudah dipersiapkan dan dibacakan di persidangan, pada Senin ini.

"Setelah membaca dengan cermat, kami mengajukan keberatan. Membacakan pada persidangan hari ini. Kami sudah siap," ujar Soesilo.

Eksepsi dibacakan secara bergantian oleh tim penasihat hukum Sofyan Basir.

Baca: BW Sebut Upaya Tim Hukum 01 Memidanakan Saksi Bagian dari Dramatisasi Proses MK

Tim penasihat hukum menyebut dakwaan JPU pada KPK itu disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

"Berdasarkan seluruh argumentasi dan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : 66/TUT.01.04/24/06/2019 tertanggal 14 Juni 2019, atas nama Terdakwa Sofyan Basir telah dibuat dan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, tidak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Sofyan Basir, dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara," kata Soesilo.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved