Senin, 25 Agustus 2025

Pilpres 2019

Jelang Putusan MK, Bagaimanakah Masa Depan Koalisi Prabowo-Sandiaga?

Masa depan Koalisi Adil Makmur akan ditentukan oleh Putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK

WARTA KOTA/ADHY KELANA
Pasangan capres dan cawapres nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menggelar konferensi pers didampingi tim Badan Pemenangan Nasional menyikapi hasil perhitungan suara KPU, di Kertanegara, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Prabowo-Sandi menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019 yang telah dilakukan KPU, karena dianggap terjadi kecurangan. WARTA KOTA/ADHY KELANA 

Dengan berakhirnya kompetisi pilpres Kamis (26/6/2019) besok, maka berakhir pula lah koalisi pilpres, demikian menurut Ferdinand Hutahaean.

Serah teriman Ferdinand Hutahaean
Serah teriman Ferdinand Hutahaean (Instagram Abdul Kadir KArding)

Kecuali MK menetapkan pemilu ulang, maka koalisi akan terus berlangsung dengan segala kondisinya.

Tapi, kata dia, bila MK menguatkan keputusan KPU, maka otomatis koalisi BPN berakhir.

"Siapapun yang ditetapkan oleh MK besok, maka koalisi pilpres usai," tegas Ferdinand Hutahaean.

Demikian juga bila MK menetapkan Prabowo-Sandiaga menang pemilu, maka koalisi pilpres berakhir dan akan ditindak lanjuti dengan koalisi pemerintahan.

"Idealnya begitu karena tidak ada istilah winner take all. Kita harus membangun bangsa bersama-sama," ucap Ferdinand Hutahaean.

Lalu kemanakah arah koalisi Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhyono (SBY) akan berlabuh? Apakah akan menyeberang ke koalisi pemerintahan Jokowi untuk periode 219-2024?

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, partai belambang mercy itu memilih bersikap menanti tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung.

Partai Demokrat, imbuh dia, tak akan mengajukan diri untuk bergabung ke koalisi pemerintah.

"Tentu kami dalam keadaan pasif dan akan menunggu. Kalau beliau mengajak tentu kami akan melakukan komunikasi nanti," ," ujar Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Rabu (26/6/2019).

Kembali Ferdinand Hutahaean menegaskan, Partai Demokrat siap mendukung bila diminta Jokowi bergabung ke koalisi Pemerintahan.

"Bila Jokowi meminta Demokrat bergabung memperkuat pemerintahan, maka Demokrat akan siap membantu," tegas Ferdinand Hutahaean.

Menurut dia, saat ini partainya intensif menjalin komunikasi dengan koalisi Joko Widodo Maruf Amin.

Bahkan sebelum ini, Ferdinand Hutahaean mengatakan, komunikasi Partai Demokrat lebih intensif dengan koalisi Jokowi-Maruf dibandingkan dengan koalisi Prabowo Subianto Sandiaga Uno.

Ferdinand menambahkan, komunikasi Demokrat dengan koalisi Jokowi-Maruf saat ini sedang menyamakan persepi ihwal masalah-masalah pembangunan di Indonesia.

Halaman
1234
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan