Sabtu, 23 Agustus 2025

Pilpres 2019

PKS Ajak Koalisi Prabowo-Sandiaga Berlanjut Jadi Oposisi Konstruktif

Lalu bagaimana masa depan Koalisi Prabowo-Sandiaga, pascaputusan MK tersebut?

Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Sandiaga Uno (ketiga kanan) bersama pimpinan koalisi mengangkat tangan usai memberikan keterangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. Dalam keterangannya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilpres 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Dasarnya koalisi Prabowo-Sandiaga itu dibentuk tujuannya adalah untuk pilpres, untuk memenangksn pilpres.

Jadi imbuh dia, koalisi Prabowo-Sandiaga itu bukan sebuah koalisi jangka panjang apalagi permanen.

Demokrat pun tegas dia, telah melakukan kewajibannya dalam koalisi dengan turut memenangkan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 lalu.

"Dan hasil akhirnya akan kita lihat besok seiring dengan dibacakannya putusan Mahkamah konstitusi tentang sengketa PHPU yang diajukan oleh pihak Prabowo Sandi," jelas Ferdinand Hutahaean.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (KOMPAS.COM)

Dengan berakhirnya kompetisi pilpres Kamis (26/6/2019) besok, maka berakhir pula lah koalisi pilpres, demikian menurut Ferdinand Hutahaean.

Kecuali MK menetapkan pemilu ulang, maka koalisi akan terus berlangsung dengan segala kondisinya.

Tapi, kata dia, bila MK menguatkan keputusan KPU, maka otomatis koalisi BPN berakhir.

"Siapapun yang ditetapkan oleh MK besok, maka koalisi pilpres usai," tegas Ferdinand Hutahaean.

Demikian juga bila MK menetapkan Prabowo-Sandiaga menang pemilu, maka koalisi pilpres berakhir dan akan ditindak lanjuti dengan koalisi pemerintahan.

"Idealnya begitu karena tidak ada istilah winner take all. Kita harus membangun bangsa bersama-sama," ucap Ferdinand Hutahaean.

Lalu kemanakah arah koalisi Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhyono (SBY) akan berlabuh? Apakah akan menyeberang ke koalisi pemerintahan Jokowi untuk periode 219-2024?

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, partai belambang mercy itu memilih bersikap menanti tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung.

Partai Demokrat, imbuh dia, tak akan mengajukan diri untuk bergabung ke koalisi pemerintah.

"Tentu kami dalam keadaan pasif dan akan menunggu. Kalau beliau mengajak tentu kami akan melakukan komunikasi nanti," ," ujar Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Rabu (26/6/2019).

Kembali Ferdinand Hutahaean menegaskan, Partai Demokrat siap mendukung bila diminta Jokowi bergabung ke koalisi Pemerintahan.

Halaman
1234
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan