Breaking News:

KPK Bantah Ingkari Janji Pemerintah Terkait Penerbitan SKL BLBI

Febri Diansyah menegaskan pemegang saham pengendali BDNI sekaligus tersangka kasus ini, Sjamsul Nursalim, belum sepenuhnya menyelesaikan kewajibannya

ISTIMEWA
Sjamsul Nursalim 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan pihak-pihak yang menyebut lembaga antirasuah itu mengingkari janji pemerintah terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sekaligus tersangka dalam kasus ini, Sjamsul Nursalim, belum sepenuhnya menyelesaikan kewajibannya. 

Hal itu berdasarkan persidangan maupun putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas terpidana mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. 

Menurut Febri masih ada kewajiban yang belum diselesaikan Sjamsul Nursalim sebesar Rp4,58 triliun yang menjadi kerugian keuangan negara dalam kasus ini. 

Baca: Fakta-Fakta Tewasnya Kopda TNI Lucky Prasetyo Dianiaya Secara Brutal oleh 3 Pria Kekar

"Perlu dipahami agar publik tidak keliru ketika diberikan informasi seolah-olah ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim sudah memenuhi semua kewajiban, sehingga mempersoalkan pemerintah yang dikatakan tidak menghormati perjanjian atau yang lain-lainnya," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2019).

Febri mengatakan perjanjian atau kesepakatan itu akan dihormati jika seluruh kewajiban Sjamsul Nursalim sudah terpenuhi seluruhnya. Namun, lanjut dia, hal ini justru sebaliknya.

Baca: Kasus Penghinaan Bau Ikan Asin, Fairuz A Rafiq Tolak Berdamai, Galih Ginanjar Harus Masuk Bui

"Inilah yang sekarang sedang kami upayakan semaksimal mungkin agar bisa masuk kembali ke kas negara," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga menjawab soal kekhawatiran kepastian hukum dari kalangan investor karena KPK dinilai mengabaikan perjanjian pemerintah.

Baca: Sinyal Baru dari KPK: Tersangka Berikutnya di Kasus e-KTP Bisa dari Kalangan DPR

Saut malah menyarankan agar Sjamsul Nursalim secara elegan datang apabila dipanggil oleh KPK sehingga bisa diperdebatkan di pengadilan. Menurut Saut, hal tersebut sekaligus untuk memberikan kepastian secara terang benderang terkait kasus ini.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved