Seleksi Pimpinan KPK

Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia Tolak Capim KPK Dari Unsur Polri, Ini Alasannya

Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia menolak seluruh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari unsur Kepolisian.

Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia Tolak Capim KPK Dari Unsur Polri, Ini Alasannya
Warta Kota/Henry Lopulalan
Aktivis Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia melakukan aksi teatrikal di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019). Dalam aksinya mereka mendesak Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk memasukkan kriteria-kriteria terkait pemberantasan korupsi di sektor Sumber Daya Alam dalam proses seleksi. Warta Kota/Henry Lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia menolak seluruh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari unsur Kepolisian. 

Ketua Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rakhma Mary Herwati menyebut Kepolisian lemah dalam menangani dan menindaklanjuti kasus-kasus di sektor sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.

"Secara umum segera kami Menolak adanya polisi menjadi pimpinan KPK," kata Siti di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2019).

Tak hanya itu, Kepolisian memihak dan mempermudah pihak yang mengeruk sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.

Kemudian melakukan kriminalisasi kepada masyarakat yang melakukan perlawanan.

Baca: KPK Ajak Santri di Jombang Cegah Korupsi

Baca: Cara Mudah Liburan ke Vietnam, Rekomendasi Hotel, Kuliner hingga Transportasi Lokal

Baca: TKW Asal Majalengka Disiksa Majikan di Arab Saudi, Takut Korban Mati, Lalu Diantar ke Bandara

Baca: Gerindra Sebut Mustahil Sandiaga Uno Kembali Menjadi Wakil Gubernur DKI

Selama ini KPK dinilai sudah berani mengusut kasus-kasus yang berkaitan dengan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.

Antara lain korupsi perizinan tambang mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, PLTU Riau-1, dan perizinan perkebunan kelapa sawit di Kutai.

"Jangan sampai peran ini melemah, akibat proses seleksi yang tidak memperhatikan rekam jejak," tambah Juru Bicara Bersihkan Indonesia Iqbal Damanik di lokasi yang sama.

348 pendaftar

Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved