TAG
YLBHI
Berita
Foto (7)
-
Banjir Sumatra, YLBHI: Perusahaan Perusak Lingkungan Harus Tanggung Jawab Pidana hingga Perdata
Korporasi perusak lingkungan hingga picu parahnya banjir bandang Sumatra, harus bertanggungjawab secara pidana, perdata, dan administratif.
-
Guru Besar UI Sebut KUHP Baru Tak Lindungi Rakyat, Tapi Jaga Kekuasaan Elite
Guru Besar Antropologi Hukum UI Prof Sulistyowati Irianto mengatakan KUHP baru tak melindungi rakyat, melainkan menjaga kekuasaan elite.
-
YLBHI Kritik Hukuman Kerja Sosial bagi Pelaku Kejahatan: Bagaimana Pengawasannya?
YLBHI menyarankan agar KUHP baru yang memuat hukuman sanksi sosial itu tidak diberlakukan dulu dalam waktu dekat ini.
-
YLBHI: Kekacauan Hukum Akibat KUHP Baru Tanggung Jawab Pemerintah dan DPR
Pemerintah diminta terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menunda berlakunya KUHP dan KUHAP Baru.
-
Pencabutan 20 Perizinan Usaha Pemanfaatan Hutan Tunggu Izin Presiden, YLBHI: Sangat Lambat
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, mengomentari pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
-
Banjir Bandang Sumatra: YLBHI Desak Prabowo Evaluasi Menteri LH, Menteri Kehutanan, dan Menteri ESDM
Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menhut RI, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup.
-
YLBHI Tuntut 3 Menteri Tanggung Jawab Imbas Banjir Sumatra, Singgung KPK dan Dugaan Korupsi
Isnur menyebut, pemerintah justru yang harus bertanggung jawab karena telah memberikan izin pembukaan hutan secara
-
YLBHI Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu Penundaan Pemberlakuan KUHAP
Menurutnya, KUHAP baru akan mulai berlaku dalam 5 minggu ke depan, sementara aparat di lapangan dinilai belum siap.
-
Pasal 93 dan 99 KUHAP Baru Dinilai Fatal, YLBHI: Wewenang Polri Melebar Berisiko Hambat Penyidikan
Pasal yang fatal dapat berakibat serius pada penindakan hukum, sehingga menurut Muhammad Isnur, KUHAP baru harus ditunda pemberlakuannya.
-
Soeharto Jadi Pahlawan di Era Prabowo, YLBHI: Rekam Jejaknya Bertentangan dengan Integritas Moral
Di bawah komando Soeharto, kata Isnur, jutaan nyawa menjadi tidak berarti dan telah melayang di tangan aparat negara.
-
Marsinah Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, YLBHI: Lebih Penting Pengungkapan Kasusnya
Sampai hari ini kita tahu bahwa belum ada pengungkapan yang utuh yang kemudian mengungkap seluruh penculik dan pembunuh Marsinah
-
Listyo Sigit Ternyata Sempat Berencana Mundur dari Kapolri, tapi Klaim Ditolak Anak Buahnya
Listyo Sigit mengaku sempat berpikiran untuk mundur dari Kapolri imbas kerusuhan saat demo. Namun, disebutnya ditolak oleh anak buahnya.
-
Fadli Zon Digugat ke PTUN, YLBHI Ingatkan Hakim Berhati-hati: Jangan Sampai Ada Intervensi
YLBHI mengingatkan hakim PTUN Jakarta untuk berhati-hati dalam menyidangkan gugatan terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
-
Temuan Baru IM57+ Institute di Kasus Tewasnya Affan Kurniawan: Janggalnya Sidang KKEP Kompol Cosmas
Lakso Anindito dari IM57+ Institute menilai, digelarnya sidang KKEP pada Rabu dan Kamis (3-4/9/2025) lalu secara tertutup berarti minim transparansi.
-
Represi Aparat di Aksi Protes Perpanjang Sejarah ‘September Hitam’, Pemerintah Diminta Bertindak
Aliansi Perempuan Indonesia (API) mendesak pemerintah untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasa
-
Koalisi Sipil Sebut Prabowo dan Elite Politik Gagal Respons Dinamika Sosial Hingga Picu Demonstrasi
Koalisi masyarakat sipil menyebut Prabowo Subianto dan Ketua Umum Parpol gagal merespons dinamika sosial hingga picu kemarahan publik.
-
MK Tolak Gugatan Ujian PPN 12 Persen, YLBHI: Hakim Tak Peka Realitas Sosial Ekonomi
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak bernyali memutuskan tarif PPN 12 persen bertentangan dengan jaminan standar hidup layak.
-
Komisi XI DPR Minta BI Kaji Ulang Rencana Penerapan Payment ID
Mukhamad Misbakhun meminta Bank Indonesiamengkaji ulang rencana penerapan sistem identitas transaksi keuangan Payment ID.
-
Heboh Bendera One Piece, YLBHI Singgung soal Semangat Pancasila
Ketua YLBHI Muhammad Isnur buka suara perihal fenomena pengibaran bendera serial dan anime asal Jepang, One Piece, menjelang HUT ke-80 RI.
-
Ketua YLBHI Minta Pemerintah Santai Tanggapi Pengibaran Bendera One Piece, Bukan Negara Otoriter
Ketua YLBHI mengatakan, dalam menanggapi fenomena pengibaran Bendera One Piece ini, seharusnya pemerintah santai karena bukan negara otoriter.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved