TAG
YLBHI
Berita
Foto (7)
-
Soal Pemberhentian Pegawai KPK, YLBHI Tunggu Kewenangan Presiden Sebelum Ambil Langkah Hukum
Sebelum ambil langkah hukum, YLBHI masih akan tunggu kewenangan Presiden Jokowi dalam menyikapi pemecatan 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK
-
Pemecatan Pegawai KPK, YLBHI Tunggu Kewenangan Presiden Sebelum Ambil Langkah Hukum
Sebelum ambil langkah hukum, YLBHI masih akan tunggu kewenangan Presiden Jokowi dalam menyikapi pemecatan 56 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK
-
Perlunya RUU PKS Disahkan Menurut Ketua YLBHI
RUU PKS perlu segera disahkan menyusul kian maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai daerah.
-
Moeldoko Lapor Polisi, Tim Kuasa Hukum ICW: Posisi di Lingkar Istana Mestinya Bijak Tanggapi Kritik
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan laporan yang dibuat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko kepada pihak kepolisian.
-
Asfinawati: Rezim Otoriter Tidak Akan Senang dengan Kebebasan Bicara dan Pikiran
Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengungkapkan, era pemerintahan atau rezim yang otoriter tidak akan senang dengan segala bentuk kebebasan.
-
Komnas HAM: Ada Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Proses Alih Status Pegawai KPK
Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam menyebut ada potensi korupsi dalam penyelenggaraan alih status pegawai KPK ke ASN.
-
ICW Sudah Terima Somasi Kedua dari KSP Moeldoko, Kuasa Hukum: Akan Kami Baca Dulu
Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah menerima somasi kedua yang dilayangkan pihak Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
-
Akun Telegram Novel Baswedan Cs Diretas dan Dimasukkan ke Grup Investasi Bitcoin, YLBHI: Ini Teror
Asfinawati menilai tindakan mereatas dan memasukan akun Novel Baswedan dan Febri Diansyah ke grup investasi bitcoin adalah teror.
-
YLBHI: RUU KUHP Baru Berpotensi Tindakan Merekam Persidangan Dilarang Hakim
RUU KUHP yang beredar baru-baru ini juga berpotensi dijadikan celah oleh mafia peradilan.
-
Tim Kajian UU ITE Dinilai akan Berat Sebelah, Pemerintah Diminta Libatkan Lembaga Independen
Tim kajian UU ITE dinilai akan berat sebelah, Koalisi Masyarakat Sipil minta Pemerintah libatkan lembaga independen di dalamnya,Selasa (23/2/2021).
-
Kritik & Penolakan soal Pam Swakarsa yang akan Diaktifkan Kapolri Listyo Sigit, Dari MUI hingga DPR
Sebelumnya, Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan kembali menghidupkan Pam Swakarsa untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
-
Keinginan Listyo Sigit Aktifkan Kembali Pam Swakarsa Tuai Polemik, Ini Tanggapan Kontras dan YLBHI
Keinginan calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk mengaktifkan kembali Pam Swakarsa menuai polemik. Ini komentar dari Kontras dan YLBHI.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap SKB Pelarangan FPI Bertentangan dengan Kebebasan Berserikat
UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas yang menjadi dasar SKB FPI dinilai secara konseptual bermasalah secara perspektif negara hukum.
-
YLBHI Nilai Terjadi Pergeseran Cara Pandang Pemerintah Terhadap Demonstrasi
Padahal, penyampaian pendapat di muka umum dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.
-
Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Berikut 7 Catatan dari YLBHI
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan sejumlah catatan terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
-
7 Catatan YLBHI Terkait Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan sejumlah catatan terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
-
YLBHI Tuntut Polri Tidak Bersikap Represif Larang Masyarakat Demo UU Cipta Kerja
YLBHI menuntut polisi dan pemerintah tidak bersikap represif dengan melarang masyarakat berunjuk rasa atas pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Presiden Jokowi Diminta Jaga Netralitas dan Independensi Polri soal Larangan Unjuk Rasa Buruh
Hal tersebut menyusul diterbitkannya surat telegram rahasia (TR) terkait pelarangan aksi unjuk rasa buruh oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.
-
YLBHI Soroti Peluang Korupsi dalam RUU Cipta Kerja
Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus mendapat sorotan setelah DPR dan pemerintah menyepakati membawanya ke Rapat Paripurna DPR RI.
-
Novel Baswedan Sebut Serangan Terhadap Dirinya Sebagai Upaya Menakut-nakuti
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menilai serangan terhadap dirinya bertujuan untuk menakut-nakuti.
