Korupsi Pembatalan Perjanjian Akuisisi, Dua Hakim PN Jaksel Divonis 4 Tahun dan 6 Bulan Penjara

Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani, menyatakan mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Korupsi Pembatalan Perjanjian Akuisisi, Dua Hakim PN Jaksel Divonis 4 Tahun dan 6 Bulan Penjara
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Hakim (nonaktif) Pengadilan Negeri Semarang Iswahyu Widodo (tengah) dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Selasa (26/3/2019). Tersangka kasus suap terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Negeri Semarang tersebut resmi ditahan KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepada Iswahyu Widodo dan Irwan, dua hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketua Majelis Hakim, Ni Made Sudani, menyatakan mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta rupiah dengan ketentuan apabila dana tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan kurungan," kata Sudani, saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Atas perbuatan itu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memerintahkan supaya mereka tetap berada di dalam tahanan.

Hakim (nonaktif) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iswahyu Widodo (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/2/2019). Iswahyu Widodo diperiksa terkait kasus dugaan suap penanganan perkara perdata pembatalan perjanjian akusisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources yang digelar di PN Jaksel. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Hakim (nonaktif) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iswahyu Widodo (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/2/2019). Iswahyu Widodo diperiksa terkait kasus dugaan suap penanganan perkara perdata pembatalan perjanjian akusisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources yang digelar di PN Jaksel. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan," tambahnya.

Untuk diketahui, R Iswahyu Widodo dan Irwan merupakan hakim yang menangani perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jakarta Selatan.

Perkara itu mengenai gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri dan PT Asia Pasific Mining Resources.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang suap terhadap R Iswahyu Widodo dan Irwan, dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang suap terhadap R Iswahyu Widodo dan Irwan, dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Tribunnews.com/Glery Lazuardi)

Pemberian uang itu agar hakim memenangkan penggugat, yakni Isrullah Achmad yang merupakan pemilik CV Citra Lampia Mandiri. Ramadhan pertama kali diminta bantuan mengurus perkara oleh Martin dan Arif Fitriawan. 

Baca: Di Depan Penyidik KPK, Bupati Meranti Ngaku Nggak Kenal Bowo Sidik

Menindaklanjuti permintaan itu, Ramadhan bertemu hakim Iswahyu dan Irwan. Kedua hakim kemudian menyetujui permintaan itu.

Pada akhirnya, Ramadhan menyerahkan uang Rp 150 juta kepada hakim. Uang tersebut untuk menolak eksepsi yang diajukan pihak tergugat.

Selanjutnya, hakim meminta uang Rp 500 juta untuk memenangkan pihak penggugat dalam putusan akhir. Uang tersebut kemudian diberikan dari Arif kepada Ramadhan sejumlah 47.000 dollar Singapura.

Atas perbuatan itu, mereka dijerat Pasal 12 huruf c dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved