Dekan Fakultas Kehutanan Se-Indonesia Minta Pengesahan RUU Pertanahan Ditunda

Alasan penundaan karena RUU Pertanahan itu belum dibahas secra komprehensif dengan melibatkan stake holder atau pihak terkait.

Dekan Fakultas Kehutanan Se-Indonesia Minta Pengesahan RUU Pertanahan Ditunda
ist
Rinekso Soekmadi 

TRIBUNNEWS.COM, Yogyakarta - Dalam pertemuan para Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia selama dua hari (Kamis dan Jumat 11-12/7/2019) mengeluarkan pernyataan sikap yang meminta agar DPR-Pemerintah menunda pengesahan RUU Pertanahan.

Alasan penundaan karena RUU Pertanahan itu belum dibahas secara komprehensif dengan melibatkan stake holder atau pihak terkait.

Desakan penundaan pengesahan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap FOReTIKA (forum para Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia) yang ditandatangani Ketua FOReTIKA yang juga Dekan Fakultas Kehutanan IPB Bogor, Rinekso Soekmadi di Kampus UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (12/7).

Para Dekan Fakultas Kehutanan yang hadir dalam pertemuan di Kampus UGM antara lain, Dekan Fakultas Kehutanan dari Jambi, Mulawarman, Kalimantan Timur, Tadulako, Sulawesi Tenggara, Dekan Fakulttas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalteng dan sebagainya.

Rinekso Soekmadi ketika dikonfirmasi soal ini membenarkan bahwa agenda pertemuan FOReTIKA di UGM adalah membahas RUU Pertanahan.

“Kami mengkritisi RUU ini yang katanya akan segeradisahkan, padahal, masih banyak maslaah yang harus dibahas dan didalami, sebab RUU Pertanahan ini menyangkut kepentingan di luar persoalan tanah semata, akan tetapi ada sektor kehutanan, pertambambangan dan sebagainya,” paparnya.

Diungkapkan Rinekso, para Dekan Kehutanan se-Indonesia mencium ada ketidakterbukaan dalam proses pembahasan RUU Pertanahan yang sangat penting ini bagi masyarakat.

”Kami sendiri para akademisi bidang kehutanan tidak diajak bicara dan kami mengikuti perkembangan RUU ini malahdari pihak luar,” akunya.

Karena itu kata Rinekso, pembahasan RUU Pertanahan selama ini belum optimal.

Kami menilai perlu kajian dan pembahasan yang lebih mendalam mengingat dampak yang amat besar jika RUU Pertanahan terlalu tergesa gesa disahkan.

Halaman
12
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved