Kabinet Jokowi

Jusuf Kalla Anggap Wajar Partai Politik Minta Jatah Kursi di Kabinet

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika sejumlah partai politik meminta jatah dalam kabinet mendatang.

Jusuf Kalla Anggap Wajar Partai Politik Minta Jatah Kursi di Kabinet
Rina Ayu/Tribunnews.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemui di kantor wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika sejumlah partai politik meminta jatah dalam kabinet mendatang.

Ia beralasan, berbagi kekuasaan merupakan tujuan dalam politik.

"Itu rumusan politik dimana pun. Jadi memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk mendapat kekuasaan. Itu wajar-wajar saja partai mencoba untuk mendapatkan kursi pemerintah kabinet yang baik. Itu wajar-wajar saja," ujar dia yang ditemui di kantor wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/7/2019).

Namun Jusuf Kalla menilai, permintaan jatah menteri tentu perlu disesuaikan dengan kursi di DPR RI yang diraih sebuah partai politik.

Baca: 400.000 Beasiswa KIP Kuliah Untuk Mahasiswa Tidak Mampu Disiapkan Pemerintah Tahun Depan

Baca: Politikus PDIP: Rakyat yang Tidak Pilih Jokowi Butuh Kanal untuk Suarakan Pendapat

Baca: Motif di Balik Kasus Mutilasi ASN Kemenag Bandung Terungkap, Begini Runut Peristiwanya

Baca: Mayat Wanita Tanpa Busana Ditemukan di Parit Sawah, Berikut Asal usul Korban dan Dugaan Polisi

Baca: Kelakar Jokowi Kepada Surya Paloh: Selamat Ulang Tahun Ke-38

"Ya tentu ada aturan dan kewajarannya. Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar mendapat juga di kabinet juga yang memadai," kata Jusuf Kalla.

Sejauh ini, dirinya berharap agar kabinet Jokowi-Maruf Amin dapat diisi orang-orang yang berani mengambil keputusan serta tepat, efektif, dan efisien.

"Kalau mengulur-ngulur atau tidak cepat mengeksekusi lambat perkembangan pertumbuhan kita. Ekonomi, politik, sosialnya. Maka presiden lebih menekankan (calon) menteri yang berani mengekseskusi," ungkap mantan ketuau umum partai Golkar ini.

Partai politik seperti PKB, NasDem, hingga PPP diketahui secara terang-terangan meminta jatah menteri.

Namun, presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo pernah buka suara terkait susunan kabinet ke depan.

Halaman
1234
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved