Mendagri Sebut Posisi Wakil Gubernur DKI Kuncinya Ada di DPRD dan Partai Pengusung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut penentuan wakil gubernur DKI Jakarta usai ditinggal Sandiaga Uno ada di tangan DPRD Provinsi Jakarta dan partai pengusung.

Menurut informasi yang diterimanya, Tjahjo Kumolo mengatakan DPRD Jakarta sudah mengagendakan untuk menggelar rapat paripurna yang membahas posisi wagub yang kosong.

Partai pengusung utama yaitu Partai Gerindra dan PKS sendiri sudah mengajukan nama pengganti Sandiaga Uno.

“Urusan itu kuncinya ada di DPRD dan partai pengusung. Partai pengusung sudah ajukan nama ke Gubernur dan diteruskan ke DPRD. DPRD sudah mengagendakan rapat paripurna,” ungkap Tjahjo Kumolo ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Baca: Korban Patrich Wanggai: Saya Dipukul dan Dipiting

Baca: Novel Baswedan Minta TPF Ungkap Pelaku, Bukan Motif Penyerangan

Baca: Hampir Menangis, Shireen Sungkar Ceritakan Anaknya Nyaris Tenggelam: Sudah Angkat Tangan

Tjahjo Kumolo mengingatkan publik bahwa tenggat waktu untuk segera memutuskan pengisi posisi wagub Jakarta adalah 18 bulan sebelum masa pemerintahan Anies Baswedan berakhir yaitu sekitar April 2021.

Sementara pemerintahan Anies Baswedan sendiri baru memasuki tahun kedua.

“Tak ada tenggat waktu, yang penting jangan melebihi 18 bulan sebelum masa pemerintahan berakhir. Jadi tidak masalah tidak ada wagub, lagipula masih lama karena pemerintahan baru setahun lebih,” pungkasnya.

Politikus PSI bakal dilaporkan ke polisi

Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest dikabarkan bakal dilaporkan ke polisi.

Pelaporan tersebut bakal diajukan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman.

Baca: Sabam Sirait Soal Cawagub DKI: Kita Sabar Saja

"Iya. Insha Allah besok (lapor polisi) ya," kata Taufiqurrahman saat dihubungi, Selasa (16/7/2019).

Pelaporan tersebut diduga terkait pernyataannya soal adanya dugaan politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta.

Taufiq menuturkan apa yang disampaikan oleh Rian mengenai dugaan adanya politik uang dalam Pemilihan wagub DKI, sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Karena itu, sebagai seorang anggota DPRD Taufiqurrahman mengaku ungkapan tersebut sangat merugikan bagi nama baik institusi.

Ia pun mengaku akan melaporkan Rian atas tuduhan penghinaan sesuai dengan pasal 310 sampai 321 KUHP ke Polda Metro Jaya.

"Pernyataan Rian Ernest Tanudjaja tersebut sangat tendensius dan merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri saya sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sebagai anggota Panitia Khusus Pemilihan Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta," kata Taufiq dalam keterangannya.

Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest sebelumnya, menyebutkan telah mendapatkan informasi soal adanya rumor politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI.

Politik uang tersebut, diduga dilakukan dengan transaksi uang senilai ratusan juta agar mencapai syarat kuorum ketika pemilihan dilakukan di paripurna.

Baca: Prabowo Bertemu Amien Rais Sore ini Kawasan Gandaria

Namun Rian Ernest menegaskan bahwa kabar ini masih rumor.

Ia pun meminta KPK terlibat untuk mengawasi keseluruhan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD DKI Jakarta saat ini.

Satu kursi ratusan juta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendengar rumor ada politik uang di balik pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, Senin (15/7/2019). Ia mendapatkan informasi tersebut dari dua anggota DPRD DKI Jakarta.

Baca: Imbas Perseteruan Yasonna dengan Wali Kota Tangerang, Depan Lapas Pemuda Gelap Gulita

"Modusnya pokoknya untuk datang, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapapun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan 1 kursi ratusan juta," sambung dia.

Rian mengatakan kabar tersebut masih rumor.

"Tapi ingat, ini masih rumor. Saya tidak bisa kasih tahu siapa yang memberi tahu saya soal siapa yang melakukannya siapa. Saya mesti rahasiakan identitasnya," tutur Rian.

PSI meminta KPK terlibat mengawasi keseluruhan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD DKI Jakarta saat ini.

Menurut Rian, pencegahan lebih baik dan KPK bisa turun mulai sekarang sebelum terjadi praktik politik uang di balik pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Mengaca pada penyelenggaraan secara terbuka Pemilu Serentak 2019, kata Rian, Bawaslu telah menemukan setidaknya 25 kasus politik uang.

"Hal tersebut juga bisa saja terjadi pada proses pemilihan wagub DKI Jakarta, apalagi prosesnya berlangsung secara tertutup," ucap Rian.

Sementara, caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari, menyebut risiko politik uang di pemilihan Wagub DKI Jakarta lebih besar daripada Pemilu yang sifatnya terbuka.

"Sebab, proses ini dijalankan dengan tidak melibatkan publik secara langsung,” Eneng Maliyanasari.

PSI Jakarta menawarkan kepada berbagai pihak terkait untuk membuka profil, latar belakang, hingga gagasan dari para kandidat cagub DKI Jakarta kepada publik.

"Tujuannya agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menentukan siapa kandidat yang dianggap baik untuk mengisi jabatan tersebut," ujar Maliy, sapaannya.

Baca: Seteru Menkumham dengan Wali Kota, Kemenkumham Laporkan Pemkot Tangerang ke Polisi

"Selama proses pemilihan wagub ini hanya berjalan di tataran elit, maka potensi jual-beli jabatan wagub di DKI Jakarta yang selama ini menjadi rumor, akan benar-benar terjadi,” kata Maliy.

Penulis : Pebby Ade Liana

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul : Ketua Fraksi Demokrat Bakal Laporkan Rian Ernest ke Polisi Terkait Tudingan Politik Uang