Kemenkumham Vs Pemkot Tangerang
Kisruh Wali Kota Tangerang dengan Kemenkumham Berakhir Damai, Semua Tersenyum dan Bersalaman
Rapat koordinasi itu berakhir dengan senyuman. Semua pihak yang terlibat menunjukkan wajah senyum ke kamera awak media.
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat koordinasi antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Menkumham yang diwakili Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, dan Gubernur Banten Wahidin Halim di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019) berlangsung selama 1,5 jam.
Rapat koordinasi itu berakhir dengan senyuman. Semua pihak yang terlibat menunjukkan wajah senyum ke kamera awak media.
Keempatnya kemudian saling bersalaman sambil tersenyum.
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo yang menjadi penengah dalam konflik tersebut mengatakan kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi lebih intensif.
Baca: Usai Mediasi di Kemendagri, Wali Kota Tangerang: Namanya Manusia Tempatnya Salah
Baca: Kronologi Pengacara Serang Hakim Saat Sidang Berlangsung di PN Jakarta Pusat
Keduanya, menurut Hadi juga sepakat untuk mencabut laporan ke kepolisian yang sudah dilakukan kedua pihak.
“Semua masalah clear dan persoalan teknis diambil alih oleh Gubernur Banten yang bertanggung jawab atas tata Kota Tangerang. Keduanya juga sepakat untuk mencabut laporan masing-masing (ke kepolisian) dan memulihkan pelayanan publik seperti sedia kala,” ungkap Hadi Prabowo usai rapat.
“Jadi sudah tidak ada dusta antara Pak Walikota dan Kemenkumham,” imbuh Hadi sambil diikuti tawa tiga pihak lainnya.
Hadi menerangkan bahwa konflik terjadi setelah adanya perbedaan persepsi memahami Perda Tahun 2012 mengenai Tata Kota Tangerang untuk wilayah pemerintahan, perdagangan, dan jasa di antara kedua belah pihak.
“Sebenarnya sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak sejak 16 Oktober 2018 di mana Pak Walikota harusnya sudah memberi izin. Namun Pak Walikota mempunyai perspektif lain bahwa perizinan diberikan baru setelah revisi Perda tersebut selesai, padahal izin tidak perlu menunggu revisi. Menunggu proses perizinan saja lama, apalagi menunggu revisinya,” ujar Hadi.
Hadi mengatakan pihak Kemendagri juga siap memfasilitasi masalah masih adanya sejumlah lahan yang belum diserahkan Kemenkumham kepada Wali Kota Tangerang.
“Nanti kami fasilitasi juga masalah yang masih ada dengan mengundang Kementerian PUPR sebagai pihak terkait,” kata Hadi.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan dalam tiga hari ke depan pihaknya akan kembali mengagendakan pertemuan dengan Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham untuk memperbaiki tata ruang dan tata kota di wilayah tersebut.
“Kalau saya lihat tak ada yang bersifat prinsip, hanya ada kesalahpahaman. Tiga hari ke depan kita akan ketemu lagi menyempurnakan tata ruang yang ada dengan membangun kompromi-kompromi di situ,” ucap Wahidin Halim.
Sementara Walikota Tangerang Arief Wismansyah yang bersebelahan dengan Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto pada sesi wawancara mengatakan siap menjalankan arahan yang disepakati dalam rapat.
Ia juga mengatakan siap membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Kemenkumham untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Arief juga sepakat untuk mencabut laporan serta memulihkan pelayanan publik yang sempat dihentikan.
“Sebenarnya kami mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat di Kota Tangerang, nanti akan kita perjelas dalam rapat bersama Gubernur Banten selaku penanggung jawa tata kelola ruang di Kota Tangerang.”
“Kita juga sepakat untuk cabut laporan masing-masing, setelah ini kami cabut. Di sini saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya masalah air dan listrik yang dihentikan bukan wewenang kami tapi PLN dan PDAM, tapi soal sampah ternyata lapas di sana belum bayar retribusi. Dan masalah penerangan jalan umum sudah kami pulihkan sejak kemarin atas arahan Mendagri,” jelas Arief secara panjang lebar.
Ia pun menyatakan sempat menitipkan salam untuk Menkumham Yasonna Laoly kepasa Sekjen Kemenkumham.
“Saya sudah titipkan salam hormat kepada Pak Menkumham, semoga ini menjadi jalan keluar terbaik bagi Pemkot Tangerang dan Kemenkumham,” pungkasnya.
Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Sepakat Berdamai dan Cabut Laporan
Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Hadi Prabowo sukses mendamaikan perseteruan antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Mendagri, Yasonna Laoly.
Hasil dari mediasi, Kamis (18/7/2019) di Kantor Kemendagri, keduanya sepakat berdamai dan saling cabut laporan yang sudah dibuat di Polres Tangerang.
Baca: 5 Anak Ketua Umum Partai yang Berpeluang Jadi Menteri Jokowi, Siapa Saja?
Diketahui Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono melaporkan dugaan penyalahgunaan lahan Kemenkumham di Kota Tangerang oleh ?Wali Kota Arief.
Sementara itu, Pemkot Tangerang juga melaporkan pihak Kemenkumham dengan tuduhan mendirikan bangunan tanpa izin (IMB).
"Segera deh habis ini saya akan telepon, saya suruh cabut (laporan). Pokoknya entar dicabut. Penjelasan Pak Sekjen Kemendagri sudah jelas dan Pak Gubernur kami Pemkot Tangerang akan mengikuti arahan beliau," ucap Arief saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.
Arief sendiri tidak mengetahui mengapa Menteri Yasonna tidak hadir dan hanya diwakili oleh Sekjen Bambang Rantam Sariwanto.
Meski tidak hadir, Arief mengaku telah menitipkan salam hormat untuk Menteri Yasonna.
Dengan lahirnya kesepakatan damai dan saling cabut laporan yang di mediasi oleh Kemendagri, Arief berharap ini adalah jalan keluar terbaik untuk Kota Tangerang dan Kemenkumham.
"Belum ada pembicaraan langsung dengan Menkumham tappi tadi saya sudah sampaikan salam hormat saya kepada Pak Menteri," singkatnya.
Dikonfirmasi apakah bakal ada pertemuan langsung antara dirinya dengan Menteri Yasonna? Arief berjanji dia bakal bersilaturahmi dengan Yasonna.
"Ya pasti lah (silaturahmi). Saya pikir kan beliau menteri?, saya wali kota, saya pastinya tetap akan silaturahmi sama beliau," imbuhnya.
Untuk diketahui, sempat terjadi perseteruan hingga aksi saling sindir antara Wali Kota Arief dengan Menkumham Yasonna.
Ini bermula dari Yasonna yang menyindir Wali Kota Arief dengan menyebut Pemkot Tangerang menghambat perizinan di lahan Kemenkumham.
Perseteruan kian memuncak saat Pemkot Tangerang tidak melayani pelayanan di atas lahan Kemenkumham khususnya perkantoran hingga ada komunikasi dengan Kemenkumham.
Atas peristiwa itu, Wali Kota Arief mengaku ?sudah mengirimkan surat klarifikasi ke Kemendagri dan kemenkumham serta tembusan ke Presiden Jokowi.
Wali Kota Tangerang Buka Suara
Mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) antara Wali Kota Arief dengan Menkumham yang diwaliki oleh Sekjen Bambang Rantam Sariwanto, Kamis (18/7/2019?) berlangsung selama hampir 1,5 jam.
Mediasi yang dihadiri oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Arief dan Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam ?ini berlangsung tertutup bagi awak media.
Seusai pertemuan, tampak pihak yang terlibat perseteruan kompak tersenyum dan saling bersalaman. Mereka sepakat menyudahi pertemuan, berdamai serta cabut laporan di Polres Tangerang.
Ditemui usai mediasi, Wali Kota Tangerang Arief sempat berbagi cerita mengapa mediasi berlangsung hingga 1,5 jam. Dia membantah mediasi berjalan alot dan panas. Mediasi memakan waktu karena banyak yang memberikan masukan.
"Tadi itu lama karena ada dirjen segala macam, masing-masing menyampaikan pendapat dan masukan. Kesimpulannya akan dibahas di Pak Gubernur," ungkap Arief.
Meskipun sudah berdamai, Arief mengaku pihaknya bakal tetap bertemu langsung dan bersilaturahmi dengan Menkumham, Yasonna.
Untuk diketahui, sempat terjadi perseteruan hingga aksi saling sindir antara Wali Kota Arief dengan Menkumham Yasonna.
Ini bermula dari Yasonna yang menyindir Wali Kota Arief dengan menyebut Pemkot Tangerang menghambat perizinan di lahan Kemenkumham.
Perseteruan kian memuncak saat Pemkot Tangerang tidak melayani pelayanan di atas lahan Kemenkumham khususnya perkantoran hingga ada komunikasi dengan Kemenkumham.
Atas peristiwa itu, Wali Kota Arief mengaku ?sudah mengirimkan surat klarifikasi ke Kemendagri dan kemenkumham serta tembusan ke Presiden Jokowi.
