Tak Sekedar Bagi-bagi Kursi Kabinet, Gerindra Ingin Tukar Konsep Dengan Pemerintah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra mengungkap syarat jika harus bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Syarat itu menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bukan sekedar bagi-bagi kursi Kabinet.

"Kalau ke dalam itu tidak langsung bagi-bagi kursi," ujar anggota DPR RI ini kepada wartawan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Syarat itu adalah tukar-menukar konsep-konsep mengenai pemeritahan lima tahun kedepan dari yang dimiliki Gerindra dan Koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Menurut Dasco, konsep-konsep yang dimaksud itu lebih terkait dengan pangan, energi, dan sebagainya.

"Konsep mandiri pangan, ketahanan energi, ketahanan pangan terus, mandiri apa gitu ya, tadi saya lupa. Pokoknya itu jadikan satu konsep," ujar Dasco.

Baca: Demokrat Bicara Soal Kursi Kabinet: Kami Siap Dalam Posisi Apapun

Baca: Jusuf Kalla Nilai Polri Punya Kemampuan Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan

Baca: PAN Akui Dinamika Politik Perebutan Kursi Ketua MPR Tinggi

Baca: KPK Sita Aset Senilai Rp 70 Miliar dan Telusuri Transaksi Perbankan Rita Widyasari

Kalau konsep Gerindra itu bisa diterima, maka akan ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut.

"Kalau konsep mandiri-mandiri itu kemudian diterima, lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa, kan begitu. Mungkin juga bisa dikalkulasi berapa yang sudah ada, berapa yang belum ada orangnya. Kan kira-kira begitulah," jelas anggota Dewan Pembina Gerindra itu.

Jika syarat tersebut diterima, maka Gerindra bisa berada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Kalau itu semua diakomodir, artinya di dalam. Kalaupun di luar, ya di luar dengan kritik membangun. Kira-kira begitu," tegas Dasco.

Yang jelas, dia menegaskan, konsep-konsep itu baru sekedar tawaran Gerindra.

"Nanti kalau diterima atau tidak, kan mesti diskusi lebih lanjut. Jadi belum tentu diterima," ucapnya.

Bebaskan pendukung

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta Presiden Joko Widodo membebaskan sejumlah tokoh pendukungnya yang terjerat kasus hukum.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, permintaan itu disampaikan Prabowo ketika bertemu Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus hingga santap siang di Senayan, Sabtu (13/7/2019).

Cerita itulah yang pada akhirnya dibeberkan oleh Prabowo ketika menggelar rapat bersama seluruh dewan pembina partai di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

"Tadi sudah disampaikan kepada teman-teman dewan pembina bahwa pertemuan (dengan Jokowi) itu tujuannya adalah untuk meredam gejolak di masyarakat," ujar Dasco saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Baca: Demokrat Tidak Akan Minta Jatah Menteri, Tapi Kalau Diajak Jokowi Ini Syaratnya

"Dan juga untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam upaya menyelamatkan kawan-kawan yang saat ini sudah dan sedang mengalami proses hukum," lanjut dia.

Catatan pemberitaan Kompas.com, saat ini sejumlah tokoh pendukung Prabowo tengah terjerat kasus hukum, di antaranya mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko yang terjerat kasus kepemilikan senjata api ilegal dan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen yang terjerat kasus dugaan makar.

Ada pula sejumlah tokoh yang terseret kasus makar, yakni Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus putri presiden pertama Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, aktivis Ratna Sarumpaet, dan Adityawarman Taha.

Kemudian ada Eggi Sudjana, Lieus Sungkharisma, Rizieq Shihab, dan Bachtiar Nasir.

Kepada seluruh dewan pembina partai, lanjut Dasco, Prabowo juga menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Presiden Jokowi mendadak.

Baca: Seorang Pengemudi BMW Tengah Viral Karena Terekam Sedang Mencuri Tong Sampah di Malang

Oleh sebab itu, ia tidak memiliki cukup waktu untuk memberitahukannya terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo tadi menerangkan bahwa rencana pertemuan MRT yang memang tidak disampaikan ke dewan pembina karena sifatnya mendadak dan situasional," kata Dasco.

Arah koalisi

Dewan Pembina Gerindra menggelar rapat di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, (19/7/2019).

Salah satu keputusan hasil rapat tersebut yakni mempercayakan kepada Prabowo Subianto untuk mengambil langkah strategis salah satunya arah koalisi.

"Seluruh dewan pembina memberi kepercayaan sepenuhnya kepada ketua dewan pembina untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengambil keputusan-keputusan partai keluar," ujar Ahmad Muzani di Hambalang, Jumat, (19/7/2019).

Baca: Wiranto: Pemerintah Sedang Mengkaji ‘Track Record’ FPI

Saat ini menurut Muzani, Prabowo sedang melakukan sejumlah komunikasi, melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak, dan menerima sejumlah aspirasi dari pendukung dan relawan.

"Mengakomodasi semua pandangan ke depan, karena itu beliau rapat hari ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi keputusan-keputusan yang akan datang," katanya.

Intinya menurutnya Muzani, Partai Gerindra saat ini sedang menguatkan soliditas di internal partai.

Baca: David Krisna: Soal Calon Menteri, Jokowi Ikuti Saran Buya Syafii

Terkait bagaimana kebijakan partai ke luar termasuk apakah akan tetap oposisi atau koalisi semua diserahkan kepada Prabowo.

"Secara eksplisit hubungan kita dengan pemerintahan tak dibahas secara panjang lebar, tapi itu bagian dari pembahasam, karena kita menyerahkan sepenuhnya kepada pak Prabowo," pungkasnya.