Kasus Dugaan Makar

Penasihat Hukum Kivlan Zen dari Mabes TNI Bacakan 12 Petitum Permohonan Gugatan Praperadilan 

Subagya membacakan dua belas petitum tersebut di hadapan hakim tunggal Achmad Guntur dan penasehat hukum dari pihak termohon gugatan

Penasihat Hukum Kivlan Zen dari Mabes TNI Bacakan 12 Petitum Permohonan Gugatan Praperadilan 
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Suasana sidang perdana gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan makar dan penguasaan senjata api ilegal, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasihat hukum tersangka kasus dugaan makar dan penguasaan senjata api ilegal, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dari Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI Kolonel Chk Subagya Santosa membacakan dua belas petitum permohonan gugatan praperadilan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/7/2019).

Subagya membacakan dua belas petitum tersebut di hadapan hakim tunggal Achmad Guntur dan penasehat hukum dari pihak termohon gugatan yakni Kapolda Metro Jaya dan Dirkrimum Polda Metro Jaya.

Pada petitum pertama, Kivlan dan penasehat hukumnya meminta hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut untuk mengabulkan gugatan permohonan praperadilan seluruhnya.

Baca: Main Hanya Sekitar 10 Menit, Inilah Pahlawan Persija di SUGBK

Baca: Berburu Robot Gundam di Ajang Gunpla Expo 2019

Baca: Klub Malaysia Ini Turun dari Liga Super setelah Melepas Pemain yang Kini Bela Persib

Kedua, menyatakan termohon praperadilan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan status tersangka.

Ketiga, menyatakan perbuatan melanggar hukum dengan tidak pernah dilakukan pemohon praperadilan sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Keempat, menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh termohon praperadilan dengan tidak menyerahkan tembusan administrasi penyelidikan atau penangkapan, penahanan, kepada keluarga tersangka dan atau tersangka.

"Kelima. Menyatakan tidak sah penangkapan praperadilan in casu Kivlan Zen di Mabes Polri pada tanggal 29 Mei 2019," kata Subagya.

Keenam, menyatakan tidak cukup alat bukti dan atau belum dilakukannya pemeriksaan terhadap pemohon praperadilan adalah perbuatan melanggar hukum dalam penetapan status tersangka Kivlan Zen.

Ketujuh, menyatakan batal demi hukum penetapan tersangka Kivlan Zen berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved