Kabulkan Permohonan Golkar, MK Perintahkan KPU Lakukan Penghitungan Suara Ulang 3 TPS di Surabaya

MK kabulkan permohonan Partai Golkar dan memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang Pileg DPR-DPRD Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur

Kabulkan Permohonan Golkar, MK Perintahkan KPU Lakukan Penghitungan Suara Ulang 3 TPS di Surabaya
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Gedung Mahkamah Konstitusi 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Golkar dan memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan suara ulang (PSU) Pileg DPR-DPRD Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Dalam perkara bernomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Golkar dan Caleg DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo, mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon mengenai perolehan suara calon anggota DPRD Kota Surabaya, Dapil Surabaya 4.

MK memerintahkan KPU Surabaya untuk melakukan penghitungan suara ulang di 3 TPS.

Yakni TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Suko Manunggal, Surabaya.

Baca: Berstatus Tersangka, Mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia Dicegah KPK Berpergian ke Luar Negeri

Baca: Makam Pria yang Suruh Prada DP Bakar Vera Oktaria Sempat Dibongkar atas Permintaan Keluarga

Baca: Berkaca dari Kasus Dokter Romi, PPDI Minta Pemerintah Tak Diskriminatif Pada Penyandang Disabilitas

"Memerintahkan kepada KPU, KPU Surabaya, untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS 30 dan TPS 31 Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Suko manunggal terhadap Partai Golkar untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Surabaya, Dapil Surabaya 4," ucap Ketua MK Anwar Usman dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019) malam.

Mahkamah juga membatalkan SK KPU Nomor 987 tentang penetapan hasil Pemilu 2019, yang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Surabaya, Dapil Surabaya 4.

MK memerintahkan KPU untuk langsung menetapkan perolehan suara hasil PSU tanpa perlu melaporkannya ke mahkamah.

Sementara Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu diperintah untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PSU.

Pihak kepolisian juga diminta untuk mengamankan jalannya proses PSU sesuai kewenangan mereka.

Diketahui, Partai Golkar mendalilkan bahwa terjadi penambahan 20 suara terhadap caleg Partai Golkar nomor urut 1 di TPS 30. Sedangkan Agoeng berkurang 1 suara.

Baca: Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Temuan Tulang Belulang Manusia di Jakarta Utara

Baca: MPN Pemuda Pancasila Minta Pemerintah Tindak Tegas Pengusaha Perkebunan Sawit Nakal

Pada TPS 31, kembali terjadi penambahan suara untuk caleg nomor urut 1 sebesar 27 suara. Sementara di TPS 50 Agoeng mengklaim kehilangan 21 suara.

Hal lainnya, ternyata dalam persidangan terungkap bahwa ada putusan Bawaslu Surabaya yang memerintahkan KPU Surabaya untuk melakukan perbaikan administrasi soal tata cara prosedur pengisian formulir model DA1 plano DPRD Kota dengan salinan DA1 DPRD Kota.

Terhadap putusan itu, ternyata KPU Surabaya tak menjalankannya dengan alasan Bawaslu tak merinci soal bentuk dan wujud perbaikan administrasi.

"Bahwa terhadap putusan Bawaslu termohon tidak melaksanakannya, karena dengan alasan putusan Bawaslu tidak menjelaskan lebih lanjut terkait bentuk dan atau wujud perbaikan administrasi," ucap Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved