Soal Ketua MPR, PDIP Ingin Ada Musyawarah Mufakat Semua Partai Politik

Yasonna Laoly berharap ada musyarawah mufakat dalam penentuan posisi ketua MPR dari semua partai politik di tanah air.

Soal Ketua MPR, PDIP Ingin Ada Musyawarah Mufakat Semua Partai Politik
Warta Kota/henry lopulalan
Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menjawab pertanyaan media bersama Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka (kanan) dan Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril (tengah) usai melakukan pertemuan bersama di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/7/2019). Dalam pertemuan tersebut Yasonna Laoly mengatakan pihaknya tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali yang dilayangkan Baiq Muril meski kini tengah menyusun pendapat hukum terkait wacana amnesti kepada Nuril. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly berharap ada musyarawah mufakat dalam penentuan posisi ketua MPR dari semua partai politik di tanah air.

"Ya kami serahkan saja nanti pada para koalisi dan seluruh partai-partai. Kalau boleh musyawarah mufakat dulu, jangan ada voting lah, karena MPR ini kan Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Yasonna di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Ketua bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan PDIP itu menilai, pemilihan ketua MPR berbeda dengan ketua DPR yang sudah pasti diduduki partai pemenang Pemilu.

"Kalau di MPR tidak demikian, maka musyawarah saja. Serahkan pada seluruh partai politik yang ada, tidak hanya koalisi tapi semua partai politik untuk duduk bersama," papar Yasonna.

Menurutnya, penentuan ketua MPR yang dilakukan secara musyawarah mufakat semua partai akan lebih baik karena hasil keputusan bersama dan hal ini perlu dibicarakan oleh pimpinan partai.

"Biarlah nanti mereka, pimpinan-pimpinan partai aja yang bicarakan itu (untuk musyawarah mufakat)," ucap Menteri Hukum dan HAM itu.

Baca: Mulai dari Basarah Hingga Yasonna Masuk Bursa Calon Pimpinan MPR dari PDIP

Baca: Perseteruan Selesai, Yasonna Anggap Arief Wismansyah Sebagai Adik

Baca: Terungkap, Sosok Ini Disebut-sebut Bakal Gantikan Steven Paulle di Persija Jakarta

Tak ada untungnya untuk rakyat

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menyayangkan ada elite partai politik memberi usulan penambahan jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang.

Indria Samego menegaskan usulan elite Partai politik yang meminta penambahan pimpinan MPR RI tidak ada nilai kepentingannya bagi rakyat.

Pun tak ada kaitannya dengan efektivitas kerja kelembagaan MPR itu sendiri.

Halaman
1234
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved