Komnas HAM Desak Panglima Serius Tangani Konflik Lahan Warga Pasuruan dengan TNI AL

Komnas HAM telah menerima aduan masyarakat Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terkait adanya dugaan kekerasan aparat

Komnas HAM Desak Panglima Serius Tangani Konflik Lahan Warga Pasuruan dengan TNI AL
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin (kanan) saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM mendesak Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk memberikan perhatian serius adanya sengketa lahan antara TNI Angkatan Laut (AL) dan warga di Pasuruan, Jawa Timur.

Pasalnya, Komnas HAM telah menerima aduan masyarakat Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terkait adanya dugaan kekerasan aparat TNI.

"Kita ingin panglima memberikan atensi. Karena Komnas HAM mencatat ada beberapa problem seperti ini bukan hanya di Jawa Timur tapi di daerah lain juga, seperti di Kebumen," ujar Komisioner Komnas HAM, Amiruddin saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Baca: TNI AD Putuskan Pertahankan Taruna Akmil Enzo Zenz Allie yang Sempat Viral

Amir mengungkapkan, sengketa lahan tersebut telah terjadi sejak tahun 1960-an.

Terakhir, dilaporkan situasi memanas kembali di lokasi sengketa menyusul rencana perluasan bangunan milik TNI AL dengan memasang kawat duri pada Selasa (6/8) lalu.

Menanggapi itu, Komnas HAM mendesak pihak TNI AL menghormati dan melindungi HAM warga.

Terutama hak atas tanah milik petani desa yang saat ini digunakan untuk penghidupan sehari-hari.

"Warga juga memohon agar adanya pemindahan wilayah yang diklaum TNI AL sebagai Pusat Latihan Tempur dikarenkana tanah tersebut dipetuntukkan sebagai lokasi permukiman," jelasnya.

Baca: Rindu Ani Yudhoyono, Annisa Pohan Bongkar Isi Chat Sang Mertua yang Sangat Perhatian

Amir mengatakan, Komnas HAM telah melakukan upaya penyelesaian konflik tersebut.

Di antaranya yakni melakukan pemantauan lapangan dan mengeluarkan rekomendasi tahun 2007.

Serta menurunkan tim pada 8 Mei 2018 untuk melihat kondisi terkini di lokasi sengketa.

Selain itu, Komnas HAM juga telah membawa permasalahan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur periode lalu, Soekarwo.

"Terkait dengan hal tersebut, Komnas HAM meminta dan mendesak TNI AL untuk menghundari penggunaan kekuatan berlebih dan tindak kekerasan terhadap warga di lokasi dan mencegah terjadinya bentrokan," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved