Korupsi KTP Elektronik

Pengamat: KPK Perlu Tetapkan Tersangka Baru Kasus e-KTP

Pengusutan kasus e-KTP menjadi kurang greget karena diduga banyak intervensi politik yang masuk dalam ranah pemberantasan korupsi KPK.

Pengamat: KPK Perlu Tetapkan Tersangka Baru Kasus e-KTP
Tribunnews/Irwan Rismawan
Terpidana kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan tersangka Markus Nari. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Center for Budget Analisyst (CBA) Uchok Sky Khadafi berpendapat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus punya nyali tinggi mengusut kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Dia menilai, KPK cenderung stagnan mengusut kssus ini karena tidak ada lagi tersangka baru yang ditetapkan di kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5 triliun ini.

Uchok menilai, pengusutan kasus e-KTP menjadi kurang greget karena diduga banyak intervensi politik yang masuk dalam ranah pemberantasan korupsi KPK

"Terkait kasus e-KTP yang terkesan jalan di tempat, dalam kasus e-KTP ini KPK harus berani menetapkan tersangka baru. Data persidangan di Pengadilan Tipikor sudah banyak beredar dipubik. Jika tidak bergerak maka bisa membuat publik sinis ke KPK," ungkapnya dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Selasa (13/8/2019).

Uchok mengatakan, sejumlah saksi di Pengadilan Tipikor dan KPK sudah banyak yang menyebut dugaan keterlibatan politisi Golkar Melchias Markus Mekeng di kasus ini.

Anggota DPR Komisi XI dari fraksi Golkar Ahmadi Noor Supit usai menjalani pemeriksaan di KPK mengatakan, Melchias menjabat sebagai ketua Badan Anggaran DPR ketika pembahasan proyek e-KTP bergulir. 

Baca: Ganti Rugi untuk Keluarga Ahli Waris Korban Boeing 737-8 Max Lion Air Lebih dari Rp 2 Miliar

"E-KTP bukan jaman saya ketuanya [Banggar], ketuanya adalah Pak Mekeng," ujar Ahmadi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Dalam dakwaan untuk dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, nama Mekeng jug disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP sebesar 1,4 juta dollar AS.

Mantan ketua DPR Setya Novanto menyebut Mekeng menerima aliran dana korupsi e-KTP senilai 500 ribu dollar AS.

Mengutip Kompas.com, 26 Juni 2019, Mekeng usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/6/2019) mengaku saat diperiksa KPK tak disinggung soal pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP. Ia hanya menegaskan, materi pemeriksaannya kali ini tak jauh berbeda dengan pemeriksaan terhadap tersangka-tersangka sebelumnya.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved