Kasus KTP Elektronik

Miryam S Haryani Bakal Jadi 'Pintu Masuk' KPK Jerat Anggota DPR Lainnya

KPK akan terus mengejar para pelaku lainnya termasuk anggota DPR yang disebut-sebut turut menikmati uang panas proyek e-KTP ini.

Miryam S Haryani Bakal Jadi 'Pintu Masuk' KPK Jerat Anggota DPR Lainnya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (5/6/2018). Politisi Partai Hanura itu diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan anggota komisi II DPR RI fraksi Hanura Miryam S Haryani (MSH) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

KPK memastikan Miryam S Haryani bukan tersan‎gka terakhir dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun ini.

KPK akan terus mengejar para pelaku lainnya termasuk anggota DPR yang disebut-sebut turut menikmati uang panas proyek e-KTP ini.

"KPK bertekad untuk terus mengusut kasus ini, yaitu pihak lain yang memiliki peran dalam perkara ini dan juga mendapatkan aliran dana," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Miryam S Haryani akan menjadi 'pintu masuk' bagi KPK untuk menjerat anggota DPR RI lainnya.

Baca: Ini Penyebab Konser LANY Mendadak Dibatalkan hingga Buat Penonton Rusuh di Lokasi

Baca: Cerita 5 Orang Bersaudara Dilantik Jadi Anggota DPRD HSS Dari Partai Berbeda, Mengaku Tetap Kompak,

Baca: Sejarah Sepak Bola Hari Ini - Paha Sobek Ewald Lienen

Baca: Demo Terjadi di Bandara, Ini 7 Maskapai yang Batalkan Penerbangan dari dan ke Hong Kong

Sebab, Miryam merupakan pihak yang diduga berperan mengumpulkan serta menyalurkan uang untuk memuluskan korupsi e-KTP ke rekan-rekannya di DPR RI.

Miryam disinyalir telah menerima uang sebesar USD100 ribu dari ‎‎Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman untuk kebutuhan rekan-rekannya di komisi II DPR.‎

Tak hanya itu, Miryam juga disebut telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari pejabat Kemendagri sepanjang tahun 2011-2012.

"Tersangka MSH meminta uang dengan kode 'uang jajan' kepada Irman sebagai Dirjen Dukcapil yang menangani e-KTP. Permintaan uang tersebut, ia atasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses," kata Saut.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved