Korupsi KTP Elektronik

Politikus Golkar Kecipratan Rp20 Miliar dari e-KTP

Markus juga didakwa mengalangi pemeriksaan saksi persidangan e-KTP dengan meminta saksi Miryam S Haryani untuk mencabut keterangan perihal dirinya

Politikus Golkar Kecipratan Rp20 Miliar dari e-KTP
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari menjalani sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa anggota DPR Fraksi Golkar Markus Nari, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar 1.400.000 Dollar AS atau hampir Rp 20 miliar terkait penganggaran dan pengadaan paket penerapan KTP berbasis elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011-2013.

Markus juga didakwa mengalangi pemeriksaan saksi persidangan e-KTP dengan meminta saksi Miryam S Haryani untuk mencabut keterangan perihal dirinya menerima aliran dana proyek e-KTP.

Hal itu disampaikan JPU pada KPK saat membacakan surat dakwaan Maarkus Nari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8).

"(Terdakwa,-red) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa sebesar USD1.400.000," kata JPU KPK, Ahmad Burhanudin, saat membacakan surat dakwaan.

Jaksa KPK menjabarkan modus yang digunakan terdakwa Markus Nari. Terdakwa Markus Nari dengan menggunakan jabatan sebagai Badan Anggaran DPR membahas pengusulan penganggaran kembali proyek e-KTP sebesar Rp 1,045 triliun.

Baca: Uang Suap Itu Disimpan dalam Lemari Pakaian

Baca: Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol, Peneliti LIPI: Jokowi Harus Tunjukkan Independensinya

Baca: PKS Puji Sikap Jokowi Tak Pilih Jaksa Agung dari Parpol

Baca: DPD Butuh Pimpinan yang Bisa Terjemahkan Nawacita Jokowi

Selanjutnya, dia mempengaruhi proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket e-KTP Anggaran 2011-2013. "Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun," ungkap JPU pada KPK.

Pada akhir Maret 2012, terdakwa bersama Tim IT-nya melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendari di Jalan Taman Makam Pahlawan, Jakarta Selatan, terkait pelaksanaan proyek e-KTP. Ia menemui Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan mengingatkan agar e-KTP bersifat multifungsi sehingga dapat terkoneksi dengan perbankan, imigrasi, KPU dan lainnya.

Beberapa hari kemudian, Markus Nari datang kembali menemui Irman di kantornya untuk meminta fee dari proyek e-KTP sebesar Rp5 miliar.

Uang itu dikatakan untuk memuluskan proses pengusulan penganggaran kembali proyek e-KTP tersebut dan membendung pengawasan dari Komisi II DPR.

Permintaan dipenuhi dan uang diserahterimakan oleh Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Sugiharto. Dan Sugihato meminta uang kepada Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana dan diseranhkan  400.00 ribu Dollar AS.

Halaman
1234
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved