Mahkamah Agung: Pemerintah Wajib Tanggung Jawab Atas Kasus Karhutla di Kalteng

Alasan ditolaknya kasasi yang diajukan adalah, pemerintah wajib melakukan apa yang dituntut warga untuk melakukan penghijauan atau reboisasi.

Mahkamah Agung: Pemerintah Wajib Tanggung Jawab Atas Kasus Karhutla di Kalteng
TRIBUN PEKANBARU/TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY
Tim gabungan berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, tidak jauh dari gerbang masuk Camp Flying Squad WWF dan guest house Balai TNTN, Desa Lubuk Kembang Buga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Selasa (13/8/2019). Terdapat sekitar 40 hektare hutan dan lahan yang terbakar disana dan 40 hektare lagi di Desa Bukit Kusuma. Akibat kebakaran itu, sebanyak delapan ekor gajah jinak di camp tersebut terpaksa diungsikan karena menderita stres. TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menyatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tahun 2015.

MA telah menolak permohonan kasasi (PK) Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Alasan ditolaknya kasasi yang diajukan adalah, pemerintah wajib melakukan apa yang dituntut warga untuk melakukan penghijauan atau reboisasi.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi seluruh isi negara ini, termasuk kelangsungan lingkungan hidup.

Dalam gugatan citizen law suit yang diajukan pada 2016 itu, Jokowi berserta kementerian terkait dituntut untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca: Komisi III Minta Pemerintah dan Polri Tidak anggap Remeh Masalah di Papua

Undang-undang itu penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

"Kalau ada kebakaran hutan, pemerintah berkewajiban untuk memadamkan untuk mereboisasi kembali," ujar Abdullah di Gedung MA, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Abdullah mengatakan, gugatan tersebut tidak perlu dipandangan seperti dua pihak tengah berperkara. Namun, dia mencontohkan layaknya seorang anak yang tengah menuntut ayahnya untuk melakukan perbaikan.

"Jadi itu bukan berarti tuntutan atau gugatan yang nanti mereka dapat keuntungan dari itu semua, tidak. Semuanya kembali kepada rakyat, semuanya membangun bangsa dan negara ini," katanya.

Baca: Di Demo, Kadishub DKI Akui Baru Ada 11 Jenis Kendaraan yang Terbebas Aturan Ganjil-Genap

Untuk diketahui, MA menolak permohonan kasasi Jokowi terkait kasus karhutla di Kalimantan Tengah tahun 2015.

Putusan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Nurul Elmiyah selaku ketua majelis hakim dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved