Rusuh di Papua

Gubernur Usul Libatkan Pihak Asing Selesaikan Konflik Papua, PKS: Harusnya Percaya pada Pemerintah

Ia heran jika otonomi khusus yang sudah berlangsung sejak 2001 dan anggaran ratusan triliun untuk pembangunan Papua, dianggap tidak ada perubahan

Gubernur Usul Libatkan Pihak Asing Selesaikan Konflik Papua, PKS: Harusnya Percaya pada Pemerintah
Tribunnews/Irwan Rismawan
Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme Papua melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk kecaman atas insiden di Surabaya dan menegaskan masyarakat Papua merupakan manusia yang merdeka. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menanggapi pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan perlunya melibatkan pihak internasional dalam menyelesaikan permasalahan Papua.

Sukamta menilai, pelibatan pihak internasional tersebut tidak diperlukan.

"Saya kira yang diperlukan saat ini keseriusan Pemerintah dalam mengatasi akar persoalan yang ada di Papua agar tidak berlarut-larut kembali," kata Sukamta melalui keterangannya, Sabtu (24/8/2019).

Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi PKS ini mengharapkan Gubernur Papua Lukas Enembe semestinya ikut mendorong penyelesaian masalah secara nasional.

"Sebagai Gubernur mestinya harus percaya kemampuan Pemerintah. Sampaikan akar persoalan sesungguhnya di Papua serta usulan penyelesaian masalahnya. Saya kira yang seperti ini akan lebih konstruktif," jelasnya.

Baca: Rampok Toko Emas, YT Bersenjata Pistol Mainan dan Kaleng, Ini Kronologinya

Baca: Liverpool Vs Arsenal - Komparasi Gol Firmino dan Aubameyang

Baca: Lukas Enembe Ancam Pulangkan Seluruh Mahasiswa Papua, Lenis Kogoya: Kami Orang Gunung Biasa Begitu

Ia juga merasa heran jika otonomi khusus yang sudah berlangsung sejak 2001 dan anggaran ratusan triliun rupiah untuk pembangunan Papua, dianggap Lukas tidak ada perubahan.

"Jika pernyataan Gubernur ini benar, berarti ada yang salah dalam kebijakan Pemerintah selama ini. Saya kira perlu ada evaluasi secara utuh terhadap kebijakan dan program yang sudah berjalan. Mengapa hak istimewa yang sudah dimiliki Papua tidak mampu mengatasi masalah," tuturnya.

Namun demikian, legislator asal Yogyakarta ini berharap Pemerintah terlebih dahulu fokus untuk menyelesaikan penyebab kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat di Papua.

Pemerintah tidak perlu berspekulasi bermacam-macam yang akan memperlebar permasalahan.

Sukamta juga berharap Pemerintah mengurangi kerja-kerja simbolis berupa kunjungan pejabat.

"Harus fokus dulu untuk selesaikan persoalan yang ada di depan mata terkait aksi-aksi yang terjadi. Adanya spekulasi keterlibatan KKSB dalam kericuhan ini, jangan sampai mengganggu fokus mengembalikan situasi yang kondusif," pungkasnya.

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved