Seleksi Pimpinan KPK

Dikhawatirkan Conflict of Interest, Pengacara Koruptor Diminta Mundur dari Panelis KPK

Asfinawati pun meminta standar pertanyaan yang diajukan kepada 20 peserta seleksi capim KPK nantinya tidak bersifat normatif.

Dikhawatirkan Conflict of Interest, Pengacara Koruptor Diminta Mundur dari Panelis KPK
Tribun Timur/Muh Hasim Arfah
Advokat senior pakar hukum pidana, Luhut MP Pangaribuan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) menyoroti nama Luhut MP Pangaribuan yang dipilih Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK sebagai panelis ahli dalam uji publik dan wawancara peserta seleksi Capim KPK.

Pasalnya, Luhut merupakan penasihat hukum dari Emirsyah Satar, tersangka kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia, Tbk dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penanganan kasus itu masih berjalan di lembaga antirasuah sampai saat ini. Anggota koalisi yang juga merupakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyatakan, sebaiknya Luhut mundur karena berisiko menimbulkan konflik kepentingan.

"Karena kasus Emirsyah sedang jalan, ya. Ini karena CoI (Conflict of Interest). Sebaiknya Luhut mundur," kata Asfinawati saat dikonfirmasi, Senin (26/8/2019).

Baca: Butuh Dana Rp466 Triliun Untuk Pindahkan Ibu Kota Baru ke Kaltim, Hanya 19% Uang Negara yang Dipakai

"Karena dia (Luhut) akan menguji orang yang akan berhadapan dengan dia di kasus itu," imbuhnya.

Asfinawati pun meminta standar pertanyaan yang diajukan kepada 20 peserta seleksi capim KPK nantinya tidak bersifat normatif.

Dia berharap, rekam jejak dan pandangan peserta capim terkait kasus Novel Baswedan masuk ke dalam daftar pertanyaan.

"Sehingga pertanyaan yang merupakan hal penting tidak mewakili individu-individu, tapi masyarakat luas," simpulnya.

Asfinawati juga meminta Pansel tidak menutup pintu terhadap aspirasi publik. Pansel, kata dia, harus tetap menampung masukan-masukan publik terkait pertanyaan yang bakal diajukan pada tahap wawancara dan uji publik.

Baca: Amnesty International Indonesia Tanggapi Vonis Kebiri Kimiawi Pelaku Pemerkosaan 9 Anak di Mojokerto

Asfinawati memandang, e-mail yang menjadi sarana Pansel dalam menerima masukan masyarakat selama ini tidak diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved