Pansel Capim KPK Jangan Mau Diintervensi Oknum KPK and The Gang

Artinya, kata Yudi, ketika orang menjadi pimpinan KPK, maka ia akan jadi panglima dalam pemberantasan korupsi negeri ini.

Menurutnya, tentu saja kalau ingin menjadi pimpinan KPK, maka harus menjadi orang-orang yang baik, orang yang tidak punya resistensi dari masyarakat.

"Sebab akan sangat berbahaya jika pimpinan KPK ketika terpilih nanti itu orang yang tidak didukung oleh masyarakat. Dan ini tentu saja membuat pemberantasan korupsi akan mati suri, pemberantasan korupsi akan dibajak, pemberantasan korupsi akan jadi kenangan saja," ungkapnya.

Oleh karena itu, terang Yudi, WP KPK mengingatkan, bahwa apapun hasil seleksi ini, tanggung jawab tetap ada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mengapa? karena kalau kita kembali ke UU KPK, Pansel tugasnya untuk memberikan masukan pada presiden mengenai 10 nama yang akan disampaikan kepada DPR yang kemudian akan dipilih oleh DPR khususnya Komisi III," terangnya.

Yudi menegaskan, pihaknya percaya bahwa Jokowi tentu akan mendengar aspirasi dari masyarakat, tokoh-tokoh nasional, dan negarawan, bahwa 10 Capim KPK yang akan diusul oleh Presiden dan akan ditetapkan oleh Kepres untuk disampaikan ke DPR itu adalah orang-orang terbaik yang tidak punya resitensi dari masyarakat.

"Karena itu sekali lagi kami sampaikan, bahwa seleksi ini belum berakhir. Seleksi ini akan ada di tangan Pak Jokowi. Oleh Karena itu, seluruh masyarakat Indonesia yang anti korupsi mari kita kembali suarakan bahwa jangan sampai KPK dipimpin oleh orang yang memiliki reputasi yang kurang baik," tuturnya.

Baca: Naik Jet Pribadi ke Singapura, Syahrini Bagikan Video Rebutan Reino Barack dengan Keponakan

"Idealisme kita adalah KPK dipimpin oleh orang-orang yang mampu untuk membawa negeri ini bebas dari korupsi. Karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa," tambahnya.

Lebih lanjut dia berharap dalam minggu-minggu ini, ketika proses seleksi akan berakhir, Jokowi akan membuat keputusan yang sangat baik dan positif di mata publik.

"Sehingga harapan Pak Jokowi sendiri yang ingin korupsi terus diberantas itu bisa terlaksana," tegasnya.

20 Capim KPK Jalani Tes Wawancara dan Uji Publik

Pansel Capim KPK menggelar tes wawancara dan uji publik yang diikuti 20 capim KPK.

Tes itu digelar di ruang serba guna, Gedung III Lantai I, Kementerian Sekretariat Negara pada 27-29 Agustus 2019.

"Wawancara mulai jam 07.30 WIB ya, langsung di gedung utama Setneg," kata Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih, ditemui di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Senin (26/8/2019).

Dia menjelaskan, pansel capim KPK akan mewawancarai capim KPK. Sedangkan, panelis akan melakukan uji publik. Dua tahapan itu berlangsung sekitar 1,5 jam.