Syarat Perolehan Suara Pilpres Diuji Materi ke MK

Ignatius menilai keberadaan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tersebut menimbulkan polemik di masyarakat dengan adanya informasi di masyarakat

Syarat Perolehan Suara Pilpres Diuji Materi ke MK
Danang Triatmojo/Tribunnews.com
Gedung Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menguji materi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 itu mengatur mengenai syarat perolehan suara presiden dan wakil presiden terpilih untuk dapat dilantik.

Tiga orang advokat, Ignatius Supriyadi, Antonius Cahyadi, dan Gregorius Yonathan Deowikaputra, tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVII/2019.

Menurut pemohon, norma itu sama dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 50/PUU-XVII/2014.

“Ketentuan ini dapat menimbulkan kerancuan karena copy paste Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres,” ujar Ignatius Supriyadi, di sidang perdana yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Selasa (3/9/2019).

Baca: Redam Konflik Papua, Romo Benny Berharap Warga Papua Di Gunung Bisa Diprioritaskan

Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu menyatakan “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provisi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Ignatius menilai keberadaan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tersebut menimbulkan polemik di masyarakat dengan adanya informasi di masyarakat bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih tidak dapat dilantik jika tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, meskipun Pilpres 2019 hanya diikuti dua pasangan calon.

“Untuk itulah, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon,” jelas Ignatius.

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih menyarankan perbaikan permohonan.

Baca: Satu Korban Tewas Kecelakaan di Tol Cipularang Baru Usai Hadiri Undangan Pernikahan

Wahiduddin menyebutkan, pemohon belum menguraikan secara rinci mengenai pertentangan pasal yang diuji dengan batu uji dalam UUD 1945.

“Belum ada rincian mengenai uraian kenapa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945,” jelas Wahiduddin.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved