Revisi UU KPK

Jangan Sampai KPK Mati Di Era Jokowi . . .

Ribuan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan aksi menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Jangan Sampai KPK Mati Di Era Jokowi . . .
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
demo kpk 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan aksi menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Mereka membawa poster yang berisikan penolakan terhadap revisi UU tersebut.

Perwakilan Pegawai KPK Henny Mustika Sari pun melakukan orasi terkait penolakan terhadap revisi UU tersebut. Menurutnya berbagai upaya pelemahan telah dialami lembaga antirasuah di setiap era pemerintahan.

Henny menegaskan, jangan sampai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejarah mencatat matinya KPK.

"Presiden Abdurahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Soekarno Putri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo," tegas Henny saat berorasi di lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/9/2019).

Baca: BRG Mengakui Tidak Mudah Restorasi 2,7 Juta Hektar Gambut

Baca: Soal PKL di Trotoar, Anies Terancam Dapat Sanksi Administrasi Jika Tak Laksanakan Putusan MA

Baca: Deretan Fakta Unik Tentang Suku Baduy, MCK Alami hingga Kebumikan Jenazah Tanpa Kuburan

Lebih lanjut, ia mengatakan kehadiran KPK sebagai 'pembeda' adalah dengan dilahirkannya UU KPK. UU itu dibuat guna memastikan KPK tetap independen. Menurutnya tanpa hadirnya hal tersebut KPK telah mati.

"Untuk itu, hari ini kami lebih dari 1000 insan KPK yang ada di Gedung bersepakat menghentikan kerja sejenak sebagai pertanda KPK telah mati dan bersama-sama berduka pada hari ini. Aksi ini dipimpin oleh Pimpinan KPK langsung serta melibatkan pegawai dari berbagai sumber dari semua unit kerja," kata dia.

Untuk itu, ia meminta dengan tegas kepada Jokowi bertindak dan memainkan peran sebagaimana pemimpin negara dengan tidak menjadikan calon pimpinan KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik berat untuk menjadi pimpinan KPK dan menghentikan revisi UU KPK.

Karangan Bunga depan KPK

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved