Revisi UU KPK

Soal Asal Penyelidik dan Penyidik, MK Sudah Pernah Putuskan Soal Wewenang KPK

Adapun untuk upaya penuntutan, KPK tidak lagi independen karena harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Soal Asal Penyelidik dan Penyidik, MK Sudah Pernah Putuskan Soal Wewenang KPK
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
revisi KPK 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Draft Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur serangkaian upaya hukum yang dapat dilakukan komisi anti rasuah tersebut.

Terdapat pengaturan mengenai upaya penyelidikan, penyidikan serta penuntutan. Draft mengatur untuk penyelidik hanya boleh dari Kepolisian. Untuk penyidik, harus berasal hanya dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kepolisian dan Kejaksaan sehingga tidak mungkin dari penyidik non ketiga institusi tersebut.

Adapun untuk upaya penuntutan, KPK tidak lagi independen karena harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Upaya pembatasan penyelidik dan penyidik itu dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 109/PUU-XIII/2015.

Putusan itu menyatakan KPK dapat merekrut penyelidik, penyidik, dan penuntut umum baik dari intitusi lain ataupun merekrut sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 1 UU KPK.

Baca: Masa Kritis Lewat, BJ Habibie Sudah Bisa Salat

"Penyelidik KPK hanya berasal dari Polri, sedangkan Penyidik KPK berasal dari Polri dan Penyidik PNS. Padahal itu bertentangan dengan putusan MK yang menyebut KPK berhak mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri," kata Ketua Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Jakarta, HM Untung Kurniadi kepada wartawan, di Jakarta, pada Selasa (10/9/2019)

Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015 itu diterbitkan setelah hakim konstitusi menolak gugatan Otto Cornelis Kaligis atas Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 45 ayat (1) UU KPK tersebut berbunyi "Penyidik adalah penyidik pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi".

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU KPK, definisi penyidik KPK mencakup empat penegertian. Pertama, penyidik KPK adalah penyidik pada KPK, bukan penyidik dari lembaga lain. Kedua, penyidik KPK diangkat oleh KPK. Ketiga, penyidik KPK dapat diberhentikan oleh KPK. Keempat, penyidik KPK melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Adapun, mengenai upaya penuntutan, kata dia, terdapat upaya pemangkasan kewenangan KPK apabila Kejaksaan Agung mengambil alih perkara di tahap penuntutan. Sebab, dia menambahkan, penuntutan perkara korupsi harus dilakukan lewat koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

"Dalam naskah baru, pengambilalihan perkara hanya bisa dilakukan untuk proses penyelidikan. Hal ini beresiko mereduksi independensi KPK menangani perkara dan akan berdampak pada semakin banyaknya prosedur yang harus ditempuh sehingga akan memperlambat penanganan perkara," kata dia.

Dia menegaskan, pihaknya tidak anti terhadap revisi UU KPK sepanjang revisi itu menguatkan KPK. Oleh karena itu, dia mendorong Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK untuk tidak dibahas bersama DPR sehingga RUU tidak berlanjut disahkan menjadi UU.

“KPK adalah satu-satunya lembaga yang mendapat kepercayaan rakyat secara luas. Banyaknya kasus korupsi yang terbongkar di negeri ini mestinya ditindaklanjuti dengan menguatkan KPK bukan malah melucuti kewenangan KPK,” tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved