Revisi UU KPK

Jangan Risaukan Kehadiran Dewan Pengawas KPK

Dia menegaskan dewan pengawas dibutuhkan karena setiap lembaga negara harus selalu diawasi.

Jangan Risaukan Kehadiran Dewan Pengawas KPK
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK seperti yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menuai pro dan kontra.

Presiden Jokowi sendiri sudah angkat bicara dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (13/9/2019) kemarin.

Dia menegaskan dewan pengawas dibutuhkan karena setiap lembaga negara harus selalu diawasi.

Terkait hal itu, pengamat pemberantasan korupsi dan money laundering, Kristiawanto mengatakan usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hal yang wajar.

Menurutnya, semua lembaga harus ada yang mengawasi.

Baca: Serahkan Tanggung Jawab ke Presiden, Ketua KPK Manja dan Kekanak-kanakan

“Pada prinsipnya, lembaga apapun itu perlu diawasi tidak bisa lembaga tanpa pengawasan itu. Memang pada dasarnya dalam nomenklatur UUD RI 1945, itu kan KPK tidak menjadi bagian dari kelembagaan negara karena sifatnya Adhoc,” kata Kristiawanto kepada wartawan, Sabtu (14/9/2019).

Misalkan, DPR ada yang mengawasi yakni Badan Kehormatan DPR. Kemudian, Polri diawasi oleh Kompolnas RI, kejaksaan juga pengawasnya yakni Komisi Kejaksaan.

Bahkan, Presiden Republik Indonesia pun diawasi oleh Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden).

“Artinya, ada pengawasan. Jadi, bukan hal yang baru istilahnya dalam sebuah ketatanegaraan kita," kata Dosen Hukum Pidana Universitas Jayabaya ini.

Halaman
12
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved