DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi KUHP Dibawa ke Paripurna

DPR dan Pemerintah sepakat membawa revisi undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) ke rapat paripurna.

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi KUHP Dibawa ke Paripurna
Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Aziz Syamsuddin 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR dan Pemerintah sepakat membawa revisi undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) ke rapat paripurna.

Kesepakatan tercapai setelah DPR dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM menggelar rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Sebelum disahkan, Ketua Panja RUU KUHP Mulfachri Harahap terlibih dahulu menyampaikan laporan proses pembahasan revisi.

Baca: Nasdem Sumut Tunggu Keputusan DPP Usung Menantu Jokowi di Bursa Pilwako Medan

Setelah itu, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terhadap laporan panja.

Terkahir pemerintah memberi tanggapan terhadap laporan Panja tersebut.

"Izinkan saya mengetok palu sebagai tanda kesepakatan. Apakah bisa disepakati?" ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin.

Baca: Menteri Hanif Dhakiri Sambangi Rumah Dinas Imam Nahrawi

Pertanyan Aziz Syamsuddin lalu dijawab serentak anggota Komisi III DPR RI.

"Setuju," kata mereka.

Ketua Panja, Mulfcahri Harahap mengatakan pembahasan RKUHP bukanlah sesuatu yang mudah.

Halaman
123
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved