DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi KUHP Dibawa ke Paripurna

DPR dan Pemerintah sepakat membawa revisi undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) ke rapat paripurna.

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi KUHP Dibawa ke Paripurna
Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Aziz Syamsuddin 

Menurutnya KUHP yang direvisi merupakan warisan Belanda.

Baca: Berstatus Tersangka, Imam Nahrawi Berada di Rumah Dinas

"Karena menjadi bagian dari reformasi terhadap KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum pidana di Indonesia," katanya.

Terdapat 6 poin utama dalam revisi KUHP.

1. Penerapan asas legalitas pasif.

Berdasarkan asas tersebut hukum positif yang tertulis maupun tidak tertulis dapat diterapkan di Indonesia supaya tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta asas-asas hukum lainnya.

2 Perluasan pertanggungjawaban pidana.

Korporasi kini bisa menjadi subjek hukum pidana sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.

3. Penerapan doktrin ultimum remedium, yakni sistem pemidanaan diatur dengan tujuan tidak menderitakan tapi memasyarakatkan dan pembinaan.

4. Pidana mati kini merupakan pidana yang sifatnya khusus yang selalu diancam secara alternatif.

Artinya harus diancamkan dengan pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Halaman
123
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved