RUU KUHP

Usman Hamid Sebut Harusnya Jokowi Beri Pernyataan Soal RUU KUHP Sebelum Masyarakat Resah

Usman Hamid menilai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan RUU KUHP ditunda seharusnya diambil sebelum masyarakat resah.

Usman Hamid Sebut Harusnya Jokowi Beri Pernyataan Soal RUU KUHP Sebelum Masyarakat Resah
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengesahan RUU KUHP ditunda seharusnya diambil sebelum masyarakat resah.

Ia menilai, keresahan masyarakat timbul karena banyak substansi dalam RUU KUHP bermasalah.

Termasuk adanya indikasi kepentingan untuk melindungi Presiden dan pejabat serta lembaga pemerintah dari berkembangluasnya suara-suara kritis masyarakat.

Bahkan ia menilai, RUU KUHP telah menghabiskan energi semua pihak terutama kalangan masyarakat sipil.

Baca: Parade Brace, Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Asia U-16 2020

Baca: Menkumham Jelaskan Pasal Aborsi dalam RKUHP: KUHP yang Sekarang Justru Lebih Berat

"Pernyataan itu layak diapresiasi, meski semestinya telah disadari sejak awal sehingga tak sampai membuat masyarakat resah," kata Usman Hamid saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (20/9/2019).

Usman menyarankan sebaiknya RUU KUHP dirombak besar-besaran terutama pasal-pasal yang mengancam kebebasan sipil, dari kemerdekaan berpendapat warga biasa sampai jurnalis maupun kemerdekaan pers.

"Ancaman itu juga tertuju kepada kemerdekaan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama sesuai keyakinan yang dijamin UUD," kata Usman.

14 pasal perlu ditinjau kembali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat ada sekitar 14 pasal di dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang perlu ditinjau kembali dengan seksama. 

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved