Ribuan Mahasiswa di berbagai Kota Turun ke Jalan, Begini Sikap Jokowi

Tayang: Senin, 23 September 2019 22:27 WIB

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah

Editor: Muhammad Nursina Rasyidin

Ribuan Mahasiswa di berbagai Kota Turun ke Jalan, Begini Sikap Jokowi

TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI GHOZALI

AKSI GEJAYAN MEMANGGIL - Ribuan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi damai di Simpang Tiga Colombo, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (23/9/2019). Dalam aksi untuk menyikapi pemerintah dan DPR tersebut massa aksi menuntut adanya penundaan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP serta menolak revisi UU KPK yang baru disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indoensia. (TRIBUN JOGJA/Hasan Sakri Ghozali)

Baca Selanjutnya:

Perkap Baru Izinkan Senpi dalam Situasi Penyerangan, KontraS Sebut Potensi Abuse of Power

Dikutip Kompas.com, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Manik Marganamahendra menyampaikan kekecewaannya dengan pernyataan mosi tidak percaya kepada DPR yang ia anggap telah berkhianat.

Ia memastikan, pihaknya sudah bersiap untuk menolak semua agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang yang dilakukan DPR.

Mahasiswa yang berdemo berhasil merusak pagar depan Gedung DPR RI, Senin (23/9/2019). (Tribunnews.com/ Reza Deni)

Sikap Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pernyataan terkait aksi yang digelar berbagai mahasiswa di berbagai daerah.

Presiden Jokowi memastikan tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU KPK.

"Enggak ada (penerbitan Perppu)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019), dikutip dari Kompas.com.

Terkait sejumlah RUU lain yang belum disahkan, Jokowi menindaklanjutinya dengan meminta DPR menunda pengesahan RUU tersebut.

Presiden meminta kepada DPR agar menunda pengesahan beberapa RUU hingga akhir masa jabatannya berakhir 30 September 2019 nanti.

"Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga rancangan UU tersebut saya sampaikan, agar sebaiknya masuk ke nanti, DPR RI (periode) berikutnya," kata dia.

Seperti diketahui, ada beberapa RUU yang saat ini bergulir yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan.