RUU KUHP

Wapres Jusuf Kalla: Pemerintah Perlu Kaji Lagi Beberapa Pasal di RKUHP

"Ada beberapa pasal yang orang anggap, masyarakat anggap itu kurang pas, soal perzinahan misalnya," katanya

Wapres Jusuf Kalla: Pemerintah Perlu Kaji Lagi Beberapa Pasal di RKUHP
TRIBUN TIMUR/AS KAMBIE
Wapres RI, Jusuf Kalla atau JK di Markas Besar PBB, Manhattan, New York, AS, Senin (23/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji kembali beberapa pasal yang terdapat di revisi KUHP (RKUHP), sehingga tepat kini ditunda pengesahannya oleh DPR RI.

Hal itu diungkap JK disela-sela sidang majelis umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat, Selasa (24/9/2019).

Baca: Hadiri Sidang Umum PBB, Jusuf Kalla Tampil Sederhana dan Pilih Makan di Kantin Bersama Delegasi Lain

"Ada beberapa pasal yang orang anggap, masyarakat anggap itu kurang pas, soal perzinahan misalnya. Tentu banyak orang berbeda pendapat, tapi nanti DPR dan pemerintah mengkaji untuk pandangan itu bagaimana," kata Jusuf Kalla dalam keterangannya yang diterima Tribun, Rabu (25/9/2019).

Menurut Jusuf Kalla, masyarakat harus dilibatkan dengan memberikan masukan dan pandangan mengenai beberapa pasal yang dianggap kontroversial tersebut.

"Pemerintah sejalan untuk menunda, untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR. Memang RUU itu kan dibutuhkan juga public hearing atau pandangan publik," jelas Jusuf Kalla.

Aksi demonstrasi dilakukan mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta, Makassar, Jambi, Samarinda, maupun Yogyakarta.

Di Jakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus berkumpul sejak Selasa pagi di depan gedung DPR RI, Senayan.

Mereka memprotes pemerintah terkait RUU KUHP dan UU KPK.

Jusuf Kalla yang masih berada di New York memastikan akan memantau kondisi di Indonesia.

Baca: Di Majelis Umum PBB, Wapres Jusuf Kalla Tegaskan Indonesia Dukung Inisiatif Aksi Iklim Berbasis Laut

Halaman
1234
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved