Bambang Soesatyo: Kami Siap Temui Mahasiswa Mumpung Saya Masih Ketua DPR

Wakil Ketu DPR RI Fahri Hamzah mengatakan minimnya jumlah RUU yang dirampungkan tidak bisa hanya dipertanggungjawabkan oleh DPR, melainkan juga pemerintah.

Baca: 6 Fakta Cinta Segitiga Ratmiati, Hubungan Badan Berujung Maut hingga Temuan 9 Luka Pukulan Batu

Baca: Magrib, Pelajar yang Demo di Kawasan Palmerah Dipukul Mundur

Alasannya RUU dibahas DPR dan pemerintah.

"Saya bilang RUU itu di Indonesia punya dua masalah. Satu karena pembahasan sama pemerintah dan sering menjadi bagian dari masalah," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Menurut Fahri Hamzah kadang sumber terhambatnya pengesahan RUU datang dari pemerintah, bukan dari DPR.

Satu contohnya yakni RKUHP yang menurut Fahri pemerintah kurang mensosialisasikannya.

"Misalnya kalau kita bilang KUHP, karena pemerintah sosialisasinya tak masif. sebenarnya engga bisa disalahkan pemerintah juga, masa 15 tahun kita engga paham juga bahwa ini sudah disosialisasikan, tapi RUU di Indonesia ini punya masalah, karena dibahas bersama pemerintah, kalau itu jadi kinerja DPR saja tentu kita salahkan DPR tapi ini kan karya bersama," katanya.

Lagian menurut Fahri menghitung kinerja DPR tidak hanya bisa dilakukan melalui jumlah RUU yang dihasilkan.

Undang-undang merupakan produk politik yang penuh dinamika dalam pembahasannya.

"Jadi engga bisa kemudian kinerjanya dihitung dengan begituan. Makanya tolong teman teman ke depan kalau kita mau demokrasi lebih baik bukan dengan kita menilai DPR dengan cara seperti itu," katanya.

Diwarnai interupsi

Rapat paripurna terakhir DPR periode 2014-2019 diwarnai sejumlah interupsi terkait kerusuhan yang terjadi di Wamena.

Anggota DPR F-PKS dari dapil Sumatera Barat, Refrizal, menyoroti jatuhnya korban antar suku di Wamena.

"Menurut info yang saya dapat, itu ada ratusan yang meninggal di sana. Tolong diinvestigasi masyarakat Minang yang meninggal, masyarakat Bugis yang meninggal, masyarakat Jawa yang meninggal. Ini jangan sampai terjadi konflik antarsuku, ini adalah negara kita, harus dirawat," kata Refrizal di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Refrizal menyayangkan sikap pemerintah yang seolah-olah tidak tanggap atas kerusuhan tersebut.

Baca: Digeser dari Wakil Ketua DPR, Fadli Ibaratkan Strategi Sepakbola

Ia berharap kerusuhan di Papua tidak terjadi lagi dan meminta pemerintah serta TNI/Polri hadir dan menyikapi masalah di Papua.

"Melalui forum ini saya sangat mengutuk, saya minta melalui pimpinan DPR, Presiden, Kapolri, TNI harus hadir. Jangan hanya menyikapi pelantikan presiden, tapi ini harus disikapi. Ini akan membahayakan kerukunan kita berbangsa dan bernegara," ujarnya.