Rabu, 27 Agustus 2025

Kabinet Jokowi

Prabowo Disebut Sudah Siapkan Calon Menteri untuk Kabinet Jokowi, Dahnil Anzar Beri Penjelasan

Prabowo Subianto disebutkan telah mempersiapkan calon menteri untuk kabinet Jokowi, begini penjelasan Dahnil Anzar.

Tribunnews/JEPRIMA
Prabowo Subianto disebutkan telah mempersiapkan calon menteri untuk kabinet Jokowi, begini penjelasan Dahnil Anzar. 

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang, kabinet Jokowi semakin ramai diperbincangkan.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, disebut-sebut telah mempersiapkan calon menteri untuk kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco pada Selasa (8/10/2019).

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/10/2016).
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/10/2016). (Tribunnews.com/ Ferdinand Waskita)

Meski begitu, Dasco mengaku tidak tahu persis siapa saja orang yang telah dipilih Prabowo.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, nama tersebut akan diajukan apabila presiden menerima konsep-konsep yang ditawarkan Gerindra.

Baca: Jokowi Bertemu dengan PM Lee Hsien Loong di Singapura, Ini yang Bakal Dibahas

Baca: Kenangan 5 Tahun Mengabdi, Menkominfo Senang Bisa Bantu Jokowi-JK

Yakni soal swasembada pangan, energi, dan air yang mengarah pada posisi Kementerian Pertanian.

"Mungkin sudah (nama-nama calon menteri), tapi saya enggak tahu persis orang-orangnya."

"Tapi kalau konsepnya diterima, mungkin sudah," ungkap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Ya kalau diterima, ya mungkin pos itu (Kementerian Pertanian) yang diberikan," tambah dia.

Lebih lanjut, Sufmi Dasco mengatakan komposisi kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Ia juga menyebutkan Gerindra tidak akan meminta jatah kursi menteri.

"Kan ini hak prerogatif presiden. Kami juga kan enggak bisa kemudian minta-minta ‘Pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan enggak bisa."

"Itu kalau kami konsepnya diterima," ujar Dasco.

Di sisi lain, Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, keputusan Gerindra bergabung atau menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin selama lima tahun mendatang ada di tangan Prabowo.

Meski begitu, Dahnil menyebutkan hingga saat ini Prabowo belum mengambil keputusan.

Baca: Ini Alasan Rocky Gerung Takkan Pernah Mengapresiasi Kinerja Jokowi, Sungguh Pun Berprestasi

Baca: Sejumlah Kepala Negara Ini Dikabarkan Akan Hadir Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

"Keputusan DPP Gerindra melalui Rapat Dewan Pembina memberikan wewenang sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra untuk menentukan sikap apakah menjadi mitra kritis (oposisi) atau mitra internal atau bergabung bersama di dalam pemerintahan," terang Dahnil kepada Tribunnews.

"Yang jelas pada prinsipnya beliau memutuskan siap tetap berkontribusi untuk bangsa dan negara baik menjadi mitra kritis dalam hal ini oposisi atau bergabung dengan pemerintahan," tandas dia.

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019) malam.
Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di Kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019) malam. (Tribunnews.com/ Reza Deni)

Sebelumnya, Dahnil telah membantah soal isu yang mengatakan Partai Gerindra meminta jatah tiga kursi menteri dalam kabinet Jokowi.

Mengutip Kompas.com, ia menegaskan Prabowo Subianto pada prinsipnya siap membantu bangsa dan negara di manapun posisinya.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya."

"Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," tegas Dahnil dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/10/2019).

Dahnil juga mengklarifikasi pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan Gerindra akan mendapat tiga kursi menteri.

Dahnil mengatakan, Prabowo sejak awal tidak pernah berbicara spesifik mengenai jabatan menteri dengan siapapun.

Ia juga mengungkapkan Prabowo memberikan perhatian khusus pada konsepsi kedaulatan pangan, energi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

"Dalam setiap pertemuan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi serta tokoh lain termasuk Ibu Megawati, beliau tidak pernah menyampaikan permintaan posisi menteri."

Baca: Presiden Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Kembali ke Ambon

Baca: Jelang Pelantikan Presiden: Inikah Nama-nama Calon Menteri Jokowi dari PDIP?

"Beliau hanya menyampaikan ingin berkontribusi di mana pun posisi baik dalam pemerintahan atau oposisi, beliau menawarkan konsepsi," tutur Dahnil.

Soal isu Gerindra dapat jatah kursi menteri, PDIP angkat bicara

Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDIP, Puan Maharani mengatakan, hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan presiden mengenai isu Partai Gerindra masuk kabinet.

"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong."

"Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/10/2019), dilansir Kompas.com.

Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024 yang ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019). Pada rapat tersebut sekaligus menentukan ketua dan wakil ketua DPR RI diantaranya Puan Maharani dari PDIP sebagai Ketua DPR RI, Azis syamsuddin dari Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel dari NasDem sebagai Wakil Ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai Wakil Ketua DPR RI. Tribunnews/Jeprima
Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR periode 2019-2024 yang ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Ia menekankan, keputusan Gerindra masuk dalam kabinet Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri.

Tapi harus melalui persetujuan partai politik anggota koalisi lainnya.

"Kan enggak bisa serta merta PDIP menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju."

"Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," jelas Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, meskipun pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, hal tersebut tetap harus berlandaskan perundingan bersama-sama partai politik pendukung.

Baca: Gerindra Kemungkinan Sudah Menyiapkan Nama Calon Menteri Jokowi

Baca: Buzzer Jokowi, Isu KPK Taliban, dan Pernyataan Moeldoko

"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. Kita lihat saja nanti," terang dia.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Srihandriatmo Malau, Kompas.com/Haryanti Puspa Sari/Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

 
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan