Ngabalin Tidak Yakin Akan Ditunjuk Jadi Menteri oleh Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin percaya diri akan kembali diberi jabatan oleh Presiden Joko Widodo di periode kedua.

Bahkan, Ngabalin mengklaim sudah diminta oleh Presiden Jokowi untuk tetap berada di Istana.

"Kemarin sudah dikasih tahu Bapak Presiden untuk terus lanjut bersama Presiden," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

Namun, Ngabalin belum mengetahui apakah ia akan tetap menduduki jabatan sebagai Tenaga Ahli KSP atau ada jabatan lain yang disiapkan.

"Belum tahu, tapi Pak Presiden kemarin sudah kasih tahu saya untuk jalan saja, lanjutkan," kata Ngabalin seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul "Ngabalin "Pede" Dipakai Jokowi Lagi di Periode Kedua".

Baca: Beredar Susunan Kabinet Jokowi, Isyana Diisukan Jadi Menteri Pariwisata, Siapa Dia?

Baca: Kritik Kinerja Menko Kemaritiman, Faisal Basri: Menteri Luhut Mau Terlibat Semua

Ngabalin mengaku siap membantu Presiden di jabatan apapun.

Namun ia yakin ia tidak akan naik jabatan menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri.

"Kalau (jabatan) lebih tinggi nanti HP dipegang ajudan jadi repot, saya mau biar setiap saat wartawan telepon saya bisa langsung jawab, bisa kita ketemu, ngobrol. Saya khawatir kalau pangkat lebih tinggi kita punya komunikasi terganggu," kata politisi Golkar ini.

Ali Mochtar Ngabalin mulai masuk ke Istana pada Mei 2018 lalu dan langsung mendapat posisi sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP.

Deputi IV KSP Eko Sulistyo menyebut Ngabalin mempunyai tugas khusus, yakni memperkuat jaringan komunikasi pemerintah dengan kalangan pesantren dan organisasi masyarakat Islam di Indonesia.

Tugas Ngabalin lainnya, yakni memperluas penyebaran informasi mengenai pencapaian kinerja pemerintah.

KSP Akan Dibubarkan

Kantor Staf Presiden (KSP), tempat Ali Ngabalin berkantor saat ini akan dibubarkan.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengakui lembaga yang dipimpinnya akan dibubarkan seiring dengan berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober.

"Ya aturannya nanti tanggal 19 (Oktober), KSP akan dibubarkan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2019) lalu.

Setelah itu, menurut Moeldoko, akan dibentuk lembaga yang serupa dengan KSP untuk membantu pemerintahan periode kedua Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah lembaga baru ini tetap bernama Kantor Staf Presiden atau ada nama lain.

"Ini namanya juga lagi dalam pembicaraan beliau. Apakah namanya tetap KSP apakah apa, nanti ya," kata mantan Panglima TNI ini.

Selama ini, KSP banyak berperan menerima masukan dan keluhan dari masyarakat terkait berbagai permasalah.

Menurut Moeldoko, lembaga baru yang dibentuk ini nanti akan mendapatkan tambahan tugas sebagai delivery unit.

"Delivery unit itu kalau Presiden sudah sampaikan sesuatu di sidang kabinet ini harus dikawal sampai dengan tuntas. Harus ada siapa yang berbuat apanya, harus jelas. Jangan sampai lepas enggak ada yang mengawal," kata Moeldoko.