Revisi UU KPK

4 Fakta UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019 hingga Dinilai Melemahkan KPK?

UU KPK hasil revisi resmi mulai berlaku pada Kamis (17/10/2019) kemarin setelah ditetapkan DPR RI 30 hari lalu. Bagaimana fakta-faktanya?

4 Fakta UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019 hingga Dinilai Melemahkan KPK?
TRIBUN/ABDUL QODIR
UU KPK hasil revisi resmi mulai berlaku pada Kamis (17/10/2019) kemarin setelah ditetapkan DPR RI 30 hari lalu. Bagaimana fakta-faktanya? 

UU KPK hasil revisi resmi mulai berlaku pada Kamis (17/10/2019) kemarin setelah ditetapkan DPR RI 30 hari lalu. Bagaimana fakta-faktanya?

TRIBUNNEWS.COM - Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi resmi berlaku sejak Kamis (17/10/2019) kemarin.

Resminya, UU KPK hasil revisi ini setelah 30 hari ditetapkan oleh DPR, atau pada 17 September 2019 lalu.

UU KPK hasil revisi ini tetap berlaku meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatanganinya.

Baca: Pengamat Nilai Revisi UU KPK Itu Juga Ada Baiknya

Baca: Resmi Diundangkan, UU KPK Dibubuhi Nomor 19 Tahun 2019

Berikut fakta-fakta UU KPK hasil revisi resmi berlaku, yang dikutip Tribunnews dari berbagai sumber:

1. Menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019

Massa aksi saat melakukan demonstrasi di kawasan DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019). Pada aksi  menolak RKUHP yang berlangsung di jakarta tersebut berakhir ricuh.  Tribunnews/Jeprima
Massa aksi saat melakukan demonstrasi di kawasan DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019). Pada aksi menolak RKUHP yang berlangsung di jakarta tersebut berakhir ricuh. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat UU KPK hasil revisi ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana, Jumat (18/10/2019) seperti yang dikutip dari Kompas.com.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK," ujar Widodo.

"Sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," lanjnya.

Halaman
1234
Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved