Demo Tolak RUU KUHP dan KPK

Mahasiswa Mengaku Didekati, Ditawari Duit Banyak dan Diintimidasi Agar Tak Gelar Aksi. . .

UU KPK tersebut menjadi kontroversial karena dinilai berpeluang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Mahasiswa Mengaku Didekati, Ditawari Duit Banyak dan Diintimidasi Agar Tak Gelar Aksi. . .
Tribunnews/JEPRIMA
Ribuan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Pada demo yang menolak Revisi UU KPK dan menolak RKUHP berakhir rusuh. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai universitas terus menggelar aksi unjuk rasa meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk Undang-Undang terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan.

Terbaru, para mahasiswa menggelar aksi di sekitar Istana Merdeka, Kamis (17/10/2019).

Mereka yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten menggelar unjuk rasa tepat diberlakukannya UU KPK 30 hari sejak disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 17 September 2019.

Selama masa revisi hingga pengesahannya, UU KPK tersebut menjadi kontroversial karena dinilai berpeluang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Isu diberi uang agar tak demo Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Basit mengaku kalau aksi unjuk rasa mahasiswa terkait Perppu KPK sempat mendapatkan larangan.

Bahkan dia dan seluruh ketua BEM dari universitas lain sempat ditawari sejumlah uang agar tak turun ke jalan.

"Kalau untuk itu (ditawari uang) banyak banget mas, terkait dengan menjanjikan sesuatu lah untuk kita tidak aksi. Banyak banget," kata Abdul Basit saat menggelar unjuk rasa di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019), kemarin.

Kericuhan terjadi saat ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen massa lain melakukan aksi unjuk rasa menentang revisi UU KPK dan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPRD Jawa Timur, di Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019). Surya/Ahmad Zaimul Haq
Kericuhan terjadi saat ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen massa lain melakukan aksi unjuk rasa menentang revisi UU KPK dan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPRD Jawa Timur, di Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9/2019). Surya/Ahmad Zaimul Haq (Surya/Ahmad Zaimul Haq)

Abdul Basit enggan mengatakan siapa yang memberikan penawaran kepadanya.

Tetapi yang jelas, kata Abdul Basit, ada salah satu orang yang menghubungi bahkan mendatanginya dan ketua BEM lain untuk meminta agar tak menggelar aksi.

"(Tawaran uang) minggu-minggu ini. Ketika ada isu mulai ada aksi di tanggal 20 Oktober 2019," tutur Abdul Basit.

Halaman
123
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved