Kabinet Jokowi
Untuk Program Jangka Pendek, Mendagri Tito Karnavian Fokus Jaga Stabilitas Politik Daerah
Jenderal (Purn) Pol Tito Karnavian mengaku akan fokus pada stabilitas politik di daerah sebagai program jangka pendeknya.
Penulis:
Rizal Bomantama
Editor:
Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang baru, Jenderal (Purn) Pol Tito Karnavian mengaku akan fokus pada stabilitas politik di daerah sebagai program jangka pendeknya.
Ia menilai penunjukkan kabinet baru bisa menimbulkan gejolak di daerah-daerah yang bisa berujung pada gangguan keamanan.
“Kabinet baru pasti akan diikuti kebijakan baru yang bisa saja membuat dinamika di daerah. Kemendagri sebagai pembina pemda diharapkan bisa memberi sumbangsih dengan menghadirkan stabilitas politik di daerah,” ungkap Tito ketika ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Baca: Jelang Akhir Tahun, Mendagri Tito Karnavian Akan Sisir Serapan Anggaran Pemda Seluruh Indonesia
Kalau pun terjadi dinamika, Tito berharap tak sampai menimbulkan gelombang besar yang mampu menggoyang stabilitas baik di daerah atau pun secara nasional.
Dengan adanya stabilitas di daerah diharapkan program pembangunan nasional terua dapat dilakukan tanpa adanya halangan.
“Kita harap kalau ada dinamika setelah munculnya kabinet baru ini hanya berupa riak-riak saja. Kalau stabilitas politik nasional dan daerah aman maka pembangunan nasional dapat dilanjutkan, kita semua berharap seperti itu,” tegas Tito.
Selain menjaga stabilitas politik di daerah, dalam jangka pendek Tito juga akan melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran dan pelaksanaan program yang sudah dilakukan pemda.
Hal itu menurutnya perlu dilakukan jelang berakhirnya tahun anggaran 2020 untuk memastikan anggaran di daerah bisa dinikmati masyarakat.
Ia menegaskan tak segan memberikan penilaian baik bagi pemda dengan serapan anggaran serta eksekusi program yang bagus dan akan memberikan penilaian sebaliknya kepada pemda dengan serapan anggaran buruk dan eksekusi program yang tak jelas.
“Kalau anggaran ada tapi programnya tidak bagus kan kasihan masyarakat, berarti perencanaan dan eksekusinya tidak baik. Kami hanya ingin memastikan adanya pembangunan yang lebih baik ke depan, silakan berinovasi, Kemendagri tidak akan intervensi di dalam tapi ada evaluasi,” pungkasnya.