Kabinet Jokowi

Pengamat: Mendukung Pemerintah Tak Berarti Harus Masuk Kabinet

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai untuk mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo tidak harus masuk

Pengamat: Mendukung Pemerintah Tak Berarti Harus Masuk Kabinet
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (keempat kanan) berfoto bersama calon-calon wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai untuk mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo tidak harus masuk ke kabinet.

Dedi mengungkapkan ada beberapa orang malah menolak saat ditawari jabatan strategis. Misalnya politisi PDIP Adian Napitupulu dan pimpinan serikat buruh terbesar di Indonesia Andi Gani Nena Wea

"Konsistensi keduanya menolak masuk dalam kabinet perlu diapresiasi, tentu menjadi tauladan bahwa berkontribusi pada negara tidak selalu berposisi dalam jabatan," ujar Dedi melalui keterangan tertulis, Minggu (27/10/2019).

Baca: Nikita Mirzani Mengaku Ayahnya Direktur PT Krakatau Steel, Sajad Ukra Ungkap Fakta Lain

Baca: Bongkar Sindikat Premanisme Berkedok Jasa Tagih Utang, Polres Jakbar Amankan Tujuh Pelaku

Baca: Gareth Bale Bakal Digaet Manchester United Jika Mau Menurunkan Bayaran

Adian Napitupulu merupakan politisi PDIP yang sangat vokal membela Presiden Jokowi. Kemudian, Andi Gani juga merupakan ketua relawan pendukung Jokowi.

Banyak pihak memprediksi Andi Gani berpeluang besar menempati jabatan di Menteri Tenaga Kerja, tempat yang dulu pernah diduduki ayahandanya Jacob Nuwa Wea. Andi Gani juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi karena telah mendukung sejak Pilgub DKI Jakarta.

Menurut Dedi, sikap keduanya sangat langka, namun patut mendapatkan apresiasi karena tidak mengejar jabatan.

"Sikap seperti ini sangat langka karena tidak mementingkan jabatan semata," pungkas Dedi.

Seperti diketahui, Jokowi telah memutuskan susunan 34 menteri yang berasal dari partai politik dan kalangan profesional.

Dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga terdapat 12 wakil menteri di 11 kementerian, dari sebelumnya hanya tiga orang pada 3 kementerian.

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved