Sabtu, 30 Agustus 2025

Gerindra Sebut Kemungkinan Koalisi dengan PDIP di 2024, Nasdem dengan PKS

Ia tidak yakin dengan kesepakatan kedua partai tersebut untuk memperkuat fungsi check and balance di DPR.

Editor: Hasanudin Aco
Instagram/puanmaharaniri
Puan Maharani foto selfie bersama ibunya, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. 

Partai NasDem menyatakan tidak menutup kemungkinan akan berbeda arah dan sikap dengan pemerintah.

Meskipun, kata Ketum NasDem, Surya Paloh, saat ini masih tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin.

Baca: Gantikan Tito Karnavian jadi Kapolri, Idham Aziz Banyak Tangani Kasus Terorisme Termasuk Bom Bali

Selain itu, tiga kader Partai NasDem juga menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Surya Paloh, bisa saja sikap Partai NasDem nantinya akan sejalan dengan parpol oposisi, seperti Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), dalam mengkritik kebijakan pemerintah. 

"Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja. Saya kira ada (kemungkinan), kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ujar Surya Paloh saat memberikan keterangan seusai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019) seperti dikutip dari artikel  Kompas.com dengan judul: Surya Paloh: Ada Kemungkinan Nasdem Berhadapan dengan Pemerintah

Surya Paloh mengatakan, dalam negara demokrasi yang sehat dibutuhkan kekuatan penyeimbang dan menjalankan sistem check and balance.

Di sisi lain, pemerintah yang sehat harus mampu menerima kritik yang solutif dan membangun.

Ia mengatakan, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada lagi pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Pemerintah membutuhkan pikiran kritis tapi yang kami sepakati pikiran kritis ini dilandasi oleh niat baik, pikiran yang mengkritisi secara konstruktif, bukan untuk saling merusak menjatuhkan, tapi dengan semangat membangun," tutur dia.

"Nah itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami percaya itu memberikan sumbangsih bagi satu proses pendidikan politik yang ada di negeri ini," ucap Paloh.

NasDem bersama PDI-P, Partai Golkar, PPP, dan PKB adalah partai pengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Baca: Anies Baswedan Bakal Perbaiki Sistem e-Budgeting yang Dinilainya Banyak Kekurangan

Sementara PKS bersama Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Namun belakangan, setelah Jokowi resmi menjadi presiden, Gerindra memastikan berada di barisan pemerintah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga capres pesaing Jokowi, ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan.  

Kesepakatan NasDem dengan PKS

Ketua Umum NasDem Surya Paloh bersama Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Ketua Umum NasDem Surya Paloh bersama Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat berjuang bersama-sama dalam memperkuat fungsi pengawasan di DPR RI.

Kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh beserta jajaran DPP partainya dan Ketua Umum PKS, Sohibul Iman beserta jajaran DPP partainya, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Baca: Mobil Pribadi Prabowo Pakai Plat Nomor Khusus 1-00, Politisi Demokrat Pertanyakan : Awas Ditilang

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan