Suap Proyek PLTU Riau 1

Komisi Yudisial Evaluasi Vonis Bebas Mantan Dirut PLN Sofyan Basyir

Jaja Ahmad Jayus menyatakan, KY telah mengevaluasi vonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Komisi Yudisial Evaluasi Vonis Bebas Mantan Dirut PLN Sofyan Basyir
Tribunnews/Irwan Rismawan
Mantan Dirut PLN, Sofyan Basir meninggalkan Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, di Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019) petang. Sofyan Basir resmi bebas dari tahanan KPK usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis bebas Sofyan Basir terkait kasus proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menyatakan, KY telah mengevaluasi vonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

Ia pun enggan mengungkap hasil evaluasi itu.

"Sudah pasti (dievaluasi). Kan tidak perlu dipublikasikan. Mungkin beberapa hari ke depan sudah ada hasil evaluasi," ujarnya yang ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Jaja Ahmad Jayus KY n
Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus (kacamata berbatik abu-abu) yang ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Saat disinggung apakah KY juga akan mengevaluasi Ketua Hakim Majelis Hariono, Jaja menuturkan KY terbuka lebar menunggu laporan terkait kejanggalan dari putusan yang diketuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019) lalu.

"Kalau saudara-saudara memperoleh informasi putusan hakim dari yang bersangkutan terpengaruh oleh sebab lain misalnya, silakan bisa laporkan ke Komisi Yudisial. Kalau ada laporan, kita mencium ada sesuatu secara otomatis jalan," jelas Jaja.

Nasib Proyek PLTU Riau

Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dinyatakan tak bersalah dalam kasus dugaan pembantuan transaksi suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau 1.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan masih akan mempelajari keberlanjutan dari proyek tersebut. Pasalnya, tak hanya mengurus PLN saja, banyak BUMN baru yang harus dia pelajari sebagai pejabat baru.

"Saya rasa nanti saya mesti review dulu, 142 perusahaan tambah anak cicit bisa 600-an (perusahaan) ya saya review dulu," ujar dia ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Sebelumnya, Sofyan dituntut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Halaman
1234
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved