5 Jam Rapat dengan Komisi I, Menlu Paparkan Program Prioritas Hingga Isu Pencekalan Habib Rizieq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi I DPR, Selasa (12/11/2019).

Rapat yang berlangsung hampir lima jam itu, Menlu Retno memaparkan sejumlah program-program prioritas Kemenlu 2019-2020.

Satu di antara program yang dibahas Retno yakni status Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Baca: Mahfud MD: Masalah Rizieq Shihab Ada di Pemerintah Arab Saudi

Baca: Imigrasi Tegaskan Belum Pernah Terbitkan Surat Penolakan Terhadap Habib Rizieq Kembali ke Indonesia

Baca: Menlu dan Komisi I DPR Bahas Pencekalan Riezieq Shihab Dalam Rapat Tertutup

Baca: Soal Keberadaan Tahi Lalat di Paha Belakang, Gisel Tantang Kru Bareng Boy Trans7, 'Kalau Mau, Ayo'

Menlu Retno menjelaskan ada tiga program prioritas keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Pertama, memajukan kerja sama baik ditingkat kawasan maupun di global bagi pemajuan dan perlindungan HAM.

Yang kedua, meningkatkan kapasitas khususnya negara berkembang dalam perhormatan, pemajuan dan perlindungan HAM melalui kerja sama kawasan dan internasional.

"Ketiga, memperkuat kemitraan sinergis dalam rangka pelaksanaan rencana aksi nasional HAM untuk periode 2020-2024," ujar Menlu di ruang rapat.

Selain itu, isu-isu aktual turut dibahas dalan rapat tersebut.

Anggota Komisi I fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mempertanyakan isu pencekalan yang menimpa imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Namun, Menlu Retno meminta izin untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam forum tertutup.

"Mengenai misalnya masalah Papua, Laut Cina Selatan, kemudian masalah lainnya termasuk kami nanti pada saat tertutup kami ingin mulai memberikan gambaran dunia yang kita tinggali ini sebenarnya situasinya seperti apa," ujar Retno.

Setelah itu, pimpinan rapat yakni Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan rapat tertutup.

Sekira pukul 16.30 WIB, rapat pun berakhir.

Menlu Retno yang ditemui pewarta memberikan pernyataan terkait hasil rapat hari ini.

Namun, ia bungkam ketika ditanya isu pencekalan Habib Rizieq.

"Di dalam (sudah dijelaskan) tapi tertutup. Jadi saya tidak komentar, saya tidak komentar," katanya.

Menurutnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah memberikan respons isu pencekalan HRS.

Ia mengatakan, Mahfud MD masih mencari informasi beredarnya surat pencekalan HRS.

"Kemarin Pak Menko Polhukam sudah menyampaikan, pak menko sedang mencari informasi. Jadi itu," katanya.