Status Mantan Napi Ahok Disorot, Pimpinan DPR: Silakan Kementerian BUMN Kaji Aturannya

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai Kementerian BUMN harus mengkaji aturan mengenai pemilihan bos BUMN.

Status Mantan Napi Ahok Disorot, Pimpinan DPR: Silakan Kementerian BUMN Kaji Aturannya
Chaerul Umam
Wakil Ketua DPR fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai mantan narapidana (napi) dipermasalahkan dikabarkan akan menjadi petinggi perusahaan di BUMN.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai Kementerian BUMN harus mengkaji aturan mengenai pemilihan bos BUMN.

"Silakan Kementerian BUMN mengkaji secara filosofinya kemudian secara dampaknya, kemanfaatannya dan sebagainya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Menurut politikus Golkar itu, Kementerian BUMN memiliki hak serta kewenangan dalam menempatkan seseorang di pimpinan BUMN.

Namun, pemilihan tersebut harus didasari aturan yang berlaku.

Termasuk status Ahok yang merupakan kader PDI Perjuangan.

"Kalau sebagai komisaris atau direksi kan harus itu (mundur dari PDIP) secara aturan," ujarnya.

Mundur dari Parpol

Azis Syamsuddin juga mengatakan Ahok harus mundur dari partai politik apabila menjadi direktur atau Komisaris BUMN.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved