Mendagri Tito: Evaluasi Pilkada Bukan Hal yang Haram

Menurut Tito, evaluasi tidak hanya bisa dengan menyusun dampak positif dan negatif Pilkada langsung saja. Evaluasi juga harus menyertakan data-data.

Mendagri Tito: Evaluasi Pilkada Bukan Hal yang Haram
Rina Ayu/Tribunnews.com
Mendagri Tito Karnavian di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa evaluasi Pilkada bukan merupakan sesuatu hal yang haram dilakukan. Setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nusa dan bangsa perlu dievaluasi.

"Tapi evaluasi bukan suatu yang haram pendapat saya, setiap kebijakan atau kebijakan publik yang menyangkut kepentingan nusa bangsa ini. Evaluasi ini dilakukan harus dengan kajian akademik (juga), tidak bisa dengan empirik, berdasarkan pengalaman saja," ujar Tito dalam rapat kerja bersama DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (18/11/219).

Menurut Tito, evaluasi tidak hanya bisa dengan menyusun dampak positif dan negatif Pilkada langsung saja. Evaluasi juga harus menyertakan data-data.

Baca: Mendagri Siapkan Surat Edaran untuk Kepala Daerah Terkait Desa Fiktif

Baca: Kabur Setelah Menabrak Pengguna Skuter Listrik, Pelaku Sempat Lempar Korban yang Nyangkut di Mobil

"Kajian empirik ini bisa bias. Bisa bias atau menyimpang sehingga perlu kajian akademik. Kenapa kajian akademik? Karena memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data, data kuantitatif, data kualitatif data gabungan kualitatif dan kuantitatif,"katanya.

Misalnya menurut Tito survei masyarakat mengenai penyelenggaraan Pilkada langsung. Survei tersebut harus melibatkan para kepala daerah yang pernah terjaring operasi tangkap tangan. Mereka menurut Tito biasanya cenderung lebih terbuka.

Selain itu,menurut Tito, hasil evaluasi Pilkada belum tentu menjadikan Pilkada menjadi tidak langsung. Bisa saja hasil evaluasi menguatkan agar Pilkada tetap langsung dipilih rakyat. Namun, dengan catatan berbagai dampak negatif harus diperbaiki.

"Mungkin saja hasilnya pilkada langsung lebih baik dilakukan, engga apa-apa. kita laksanakan kita hargai temuan itu karena manfaatnya lebih baik daripada mudaratnya. problemnya adalah bagaimana mengurangi dampak negatifnya. potensi konflik kemudian tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved